Jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat dan Pejabat Utama Polda Sulbar menyambut kedatangan Kapolda dengan penuh keakraban. Alunan musik tradisional dan tarian khas daerah menghadirkan suasana yang mencerminkan keramahan serta kekayaan budaya Bumi Malaqbi.

Pengalungan kain Sikomandi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan penyerahan bunga oleh Bupati Mamuju menjadi bagian istimewa dalam penyambutan tersebut. Prosesi ini menjadi simbol penghormatan sekaligus penerimaan Irjen Pol Totok Suharyanto sebagai bagian dari keluarga besar Sulawesi Barat.

Senyum, jabat tangan, dan sapaan hangat mengiringi pertemuan Kapolda dengan para pejabat daerah serta jajaran kepolisian. Suasana akrab tersebut menjadi awal yang baik untuk membangun komunikasi dan mempererat kerja sama dalam menjaga keamanan daerah.

Mengemban amanah menggantikan Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, Kapolda yang baru diharapkan dapat melanjutkan berbagai capaian positif serta memperkuat kehadiran polisi yang melayani, mendengar, dan memberikan solusi bagi masyarakat.

Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” menjadi harapan yang menyertai awal kepemimpinan ini dapat menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau, merespons kebutuhan warga, serta menjaga keamanan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.

Penyambutan di Bumi Malaqbi menjadi pembuka perjalanan pengabdian Irjen Pol Totok Suharyanto di Sulawesi Barat. Dengan kebersamaan yang terus dijaga, kepemimpinan baru diharapkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap Polri.

Selamat datang di Bumi Malaqbi, Irjen Pol Totok Suharyanto. Selamat mengemban amanah, bersama masyarakat menjaga Sulawesi Barat yang aman dan damai.

Humas Polda Sulbar

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., mengatakan, empat tersangka tersebut terdiri dari nakhoda KM Virgo Transport 8 dan tiga pihak dari perusahaan terkait.

"Benar, dalam perkembangan penyidikan perkara kecelakaan KM Virgo Transport 8, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dan seluruhnya telah dilakukan penahanan," kata Trunoyudo.

Trunoyudo menjelaskan, satu tersangka merupakan nakhoda KM Virgo Transport 8, yakni AY. Ia telah ditahan sejak 25 September 2026.

Sementara tiga tersangka lainnya merupakan pihak perusahaan, yakni LBA selaku agen PT Virgo Karya Shipping, RH selaku Manager Operasional PT Virgo Karya Shipping, serta YR selaku General Manager Cabang Surabaya PT Virgo Karya Shipping. Ketiganya mulai ditahan sejak 4 Oktober 2026.

"Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan konstruksi perkara yang melihat adanya dugaan kelalaian, penyertaan, maupun pembantuan yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kapal," ujarnya.

Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 474 ayat (3) KUHP, serta ketentuan penyertaan dan pembantuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Jadi, penyidikan tidak hanya diarahkan kepada pihak yang secara langsung mengoperasikan kapal, tetapi juga mendalami keterlibatan pihak perusahaan apabila berdasarkan alat bukti terdapat dugaan penyertaan atau pembantuan dalam terjadinya kecelakaan," jelas Trunoyudo.

Keempat tersangka saat ini ditempatkan di Rutan Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan. Masa penahanan terhadap AY berlangsung pada 25 September hingga 14 Oktober 2026, sedangkan tiga tersangka dari pihak perusahaan ditahan pada 4 hingga 23 Oktober 2026

"Ya Tim 9 ada beberapa. Ya kita gabungan, yang jelas banyak juga jaksa-jaksanya mantan dari KPK," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengenai pelibatan tim khusus dalam mengawal jalannya proses persidangan.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Febrie Adriansyah bersama sejumlah pihak swasta didakwa melakukan praktik pengumpulan dana secara ilegal serta pencucian uang selama menjabat di lingkungan Korps Adhyaksa pada kurun waktu 2020 hingga 2026.

"Menempatkan dan mentransfer pada sejumlah rekening, menempatkan seolah-olah sebagai modal usaha pada sejumlah perusahaan afiliasi, membelanjakan dengan pembelian sejumlah aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan emas," ungkapnya.

Jaksa penuntut umum membeberkan bahwa Febrie Adriansyah diduga menerima aliran dana hingga ratusan miliar rupiah yang bersumber dari sejumlah pihak yang tengah menghadapi perkara hukum di Kejaksaan Agung.

"Penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp 346.743.821.282 dan USD 440.990 yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut," tegas jaksa dalam persidangan.

Selain TPPU, Febrie didakwa melakukan pemerasan terhadap pengusaha properti Tan Kian sebesar Rp55 miliar agar tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan kasus korupsi yang ditangani oleh institusinya.

Dalam aksinya menyamarkan hasil kejahatan, Febrie bersama orang-orang kepercayaannya mendirikan atau mengambil alih puluhan perusahaan serta yayasan untuk menampung aliran dana haram tersebut.

Bahkan, terungkap pula bahwa sebagian dana hasil rasuah digunakan untuk mengakuisisi sebuah restoran atau kafe di kawasan Jakarta Selatan yang kerap dijadikan tempat berkumpul, melalui jaringan perusahaan berbadan hukum.

Persidangan perdana ini tidak hanya menyeret Febrie Adriansyah seorang diri, melainkan turut menghadirkan sejumlah pihak swasta yang berperan sebagai perantara dalam aliran dana gelap tersebut.

Beberapa nama yang turut didakwa bersama Febrie di antaranya adalah Don Ritto, Nurman Herin, serta Ferry Yanto Hongkiriwang yang diduga membantu mengelola dan mengamankan hasil penerimaan uang dari para pihak berperkara.

Untuk menghadapi persidangan yang menyita perhatian publik ini, Kejaksaan Agung telah menyiapkan komposisi tim penuntut yang kuat dengan menerjunkan puluhan jaksa berpengalaman.

Sebanyak 34 JPU diterjunkan langsung ke persidangan, termasuk di antaranya jaksa-jaksa yang tergabung dalam Tim Sembilan serta mantan penyidik yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mendengarkan seluruh surat dakwaan yang dibacakan oleh tim penuntut umum pada hari pertama persidangan tersebut.

Tahapan persidangan selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda pembekalan eksepsi atau nota keberatan dari pihak terdakwa atas dakwaan berat yang telah dibacakan oleh jaksa. 

Dari hasil tindak lanjut tersebut, operator memberikan sanksi berupa Surat Peringatan (SP) 2 kepada pengemudi sebagai bentuk pembinaan dan penegakan aturan atas pelanggaran yang terjadi.

Kepala UPTD Pengelolaan Transportasi Umum (PTU) Dishub Kota Surabaya, Eni Sugiharti mengatakan bahwa kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi pengemudi maupun pengelola layanan transportasi publik.

"Kejadian ini menjadi pelajaran buat kita semua. Saya minta Pak Nasihin juga menjadikan ini sebagai pelajaran. Bahwa sampean (anda) menyetir dan sebagainya itu yang awasi masyarakat, bukan hanya manajemen pengelola. Jadi, jangan sampai apa yang dilakukan membahayakan orang lain," ujar Eni, Rabu (7/10/2026).

Selain memberikan sanksi melalui operator, Dishub Surabaya juga akan mengevaluasi lokasi halte tempat kejadian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penempatan halte tidak mengganggu pergerakan kendaraan serta dapat mendukung keselamatan pengguna jalan. "Memang keadaan jalan di situ kecil. Tapi tetap nanti kita akan evaluasi terhadap peletakan-peletakan halte yang ada," kata Eni.

Menurut Eni, evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya perbaikan layanan transportasi publik di Surabaya. Dishub juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang terjadi. "Kami atas nama Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Surabaya memohon maaf atas kejadian tersebut," tuturnya.

Dishub Surabaya turut mengajak masyarakat berperan aktif dalam mengawasi pelayanan transportasi publik. Masyarakat dapat menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran melalui media sosial maupun kanal pengaduan Pemkot Surabaya.

"Kepada masyarakat, kami berharap apabila ada pelanggaran-pelanggaran seperti hal tersebut, maka jangan segan-segan untuk melaporkan pada kami melalui media sosial maupun kanal pengaduan yang ada di Pemerintah Kota Surabaya," jelasnya.

Dalam proses klarifikasi, Nasihin juga membenarkan bahwa ia sempat membuka kaca kendaraan dan mengucapkan kata "opo" (apa) kepada pengguna jalan. Nasihin mengaku, tindakan tersebut dilakukan setelah ia mendapat bunyi klakson panjang dari kendaraan di belakang.

"Iya, benar. Saya tidak mengurangi kata-kata, saya buka kaca. Ketika saya bilang 'opo', supaya dari yang ngelakson tadi, Bapak yang pakai mobil hitam itu mungkin biar ada pertanyaan dari situ," kata Nasihin.

Nasihin menjelaskan, saat kejadian ia sudah menurunkan penumpang. Namun, kondisi jalan yang relatif sempit membuatnya perlu mengatur posisi kendaraan agar dapat melanjutkan perjalanan dan tidak menghambat kendaraan lain.

"Bahwasanya benar kalau saya itu sudah menurunkan penumpang, sedangkan saya sudah menurunkan penumpang. Kalau saya tidak melaju ke depan, yang di belakang saya itu pasti ngelakson-ngelakson. Itu sangat panjang sekali klaksonnya," sebutnya.

Nasihin kemudian mengungkapkan bahwa ia sempat berupaya mengambil posisi ke arah kanan. Namun, ruang untuk berpindah jalur terbatas karena terdapat kendaraan pickup.

"Saya ambil mau kanan, ada mobil pickup itu mau menutup ruang untuk saya mau masuk ke kanan. Terus saya ambil ke depan, di depan mobil hitam tadi itu yang sudah menunggu lampu merah, biar supaya ini saya mau membuka ruang jalan yang sebelah kiri," pungkasnya. (*)

Pengaduan tersebut disampaikan langsung PCNU Sekadau ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 7 Oktober 2026. Dalam laporannya, mereka menyerahkan sejumlah dokumen dan barang bukti, termasuk uang tunai yang sebelumnya diterima dan kemudian dikembalikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, setiap pengaduan masyarakat yang diterima KPK akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. "Kami pastikan setiap laporan yang masuk, pasti dilakukan tindak lanjut oleh tim di direktorat terkait melalui proses telaah, analisis," kata Budi kepada awak media, Rabu 7 Oktober 2026, seperti dilansir RRI.

Menurut Budi, langkah KPK terhadap laporan tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil telaah dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). "Bergantung pada materi laporan tersebut, dan juga proses pulbaket yang dilakukan oleh tim KPK," ujarnya.

Budi mengatakan, KPK akan melihat pendekatan yang paling relevan terhadap laporan tersebut. Termasuk kemungkinan penindakan apabila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, PCNU Sekadau melaporkan dugaan praktik politik uang ke KPK. Politik uang itu terkait proses pengondisian dukungan pemilihan Rais Aam pada Muktamar NU.

Ketua PCNU Sekadau Bagus Fitrianto bersama Katib Syuriah PCNU Sekadau menyerahkan laporan melalui bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Bagus mengatakan uang yang sebelumnya diterima telah dikembalikan sekaligus diserahkan kepada KPK sebagai bagian dari laporan.

“Kami menyerahkan seluruh bukti dan mengembalikan dana yang pernah kami terima. Ini bukan kasus tunggal, setidaknya ada sekitar 27 PC lyang siap melakukan langkah serupa untuk mengembalikan uang,” kata Bagus digedung Merah Putih KPK, Rabu 7 Oktober 2026.

Menurut Bagus, dugaan pemberian tersebut berkaitan dengan upaya mengondisikan dukungan dalam proses pemilihan Rais Aam pada Muktamar NU. Bagus meminta KPK menelusuri dugaan aliran dana serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberian tersebut.

PCNU Sekadau kemudian memilih mengembalikan uang tersebut dan melaporkannya kepada KPK. Mereka berharap lembaga antirasuah dapat menelaah dugaan aliran dana dan pihak-pihak yang terkait dengan laporan tersebut. (RRI)

Warga menilai penetapan desil belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut dinilai dapat berdampak pada akses warga terhadap berbagai program bantuan dan pendidikan.

Selain persoalan desil, warga juga menyampaikan kebutuhan terkait pendidikan. Salah satunya pengajuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Warga berharap proses pengajuan PIP dapat lebih mudah dan tepat sasaran, sehingga anak-anak tetap mendapatkan dukungan pendidikan tanpa terkenala persoalan administrasi maupun data.

Usulan lainnya berkaitan dengan Beasiswa Pemuda Tangguh. Warga berharap program tersebut dapat dimanfaatkan lebih luas oleh pemuda Surabaya, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi namun tetap memiliki kemauan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan kemampuan.

Dalam reses tersebut, Didik Beldex menampung berbagai persoalan dan usulan warga sebagai bahan untuk diperjuangkan melalui fungsi kedewanan.

Politikus PDI Perjuangan yang duduk di Komisi A DPRD Surabaya itu menilai persoalan data menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap program pemerintah.

Masukan warga, terutama terkait ketidaksesuaian data desil, PIP, dan Beasiswa Pemuda Tangguh, selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut agar program bantuan maupun pendidikan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. (dim)

Pesan itulah yang disampaikan puluhan anak-anak Lidah Wetan, Surabaya, melalui pertunjukan teatrikal bertajuk "Sembrani Bumi Nusantara" dalam acara Sedekah Bumi Lidah Wetan, Rabu (7/10/2026).

Drama tersebut mengangkat kehidupan generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Salah satu tokohnya, Iban, digambarkan sebagai anak muda yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain HP.

Kedekatan Iban dengan teknologi membuatnya perlahan melupakan tradisi, budaya, hingga sejarah yang diwariskan para leluhur. Namun, pandangannya kemudian berubah setelah mendapat nasihat dari teman-temannya dan sosok Mbah Jati.

Tokoh Mbah Jati diperankan Kiki, salah satu siswa yang ikut tampil dalam pertunjukan. Melalui karakter tersebut, Iban diingatkan bahwa kemajuan teknologi seharusnya tidak membuat generasi muda melupakan akar budayanya.

Indonesia memiliki beragam tradisi dan sejarah yang perlu dijaga agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Pesan itulah yang kemudian menjadi inti pertunjukan "Sembrani Bumi Nusantara".

Lewat drama tersebut, anak-anak Lidah Wetan tidak hanya tampil menghibur dalam rangkaian Sedekah Bumi. Mereka juga menyampaikan pesan edukasi tentang pentingnya mengenal, mencintai, dan menjaga warisan budaya.

Pembimbing Drama Anak Lidah Wetan, Riza, mengatakan pertunjukan tersebut sengaja dibuat untuk mengajak anak-anak mengenal sekaligus ikut melestarikan budaya yang ada di lingkungan mereka.

"Melalui alur cerita ini, kita mengajak semua pihak, khususnya anak-anak, agar terus menjaga dan melestarikan budaya," kata Riza, Rabu (7/10/2026).

Menurutnya, perkembangan teknologi dan modernisasi menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda untuk tetap mengenal budaya dan sejarah. Karena itu, drama dipilih sebagai media untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih dekat dengan dunia anak-anak.

"Apalagi di tengah gempuran modernisasi di era digital. Untuk itu kita berikan suguhan drama ini agar anak-anak kita tertarik terhadap tradisi, budaya dan sejarah," ujarnya.

Riza berharap pertunjukan "Sembrani Bumi Nusantara" tidak hanya menjadi hiburan dalam rangkaian Sedekah Bumi Lidah Wetan. Lebih dari itu, drama tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi agar anak-anak tetap mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya serta sejarah yang diwariskan para leluhur.

"Semoga bisa mengajak anak-anak lainnya lebih mencintai, menjaga dan melestarikan tradisi dan budaya," pungkasnya.

Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Warga rela mengantre sejak pagi untuk mendapatkan berbagai komoditas pangan berkualitas dengan harga miring, terutama beras SPHP dan Minyakita.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Nanik Sukristina, mengapresiasi kolaborasi dan kerja keras jajaran kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT/RW setempat yang sukses mengawal jalannya acara. 

Menurutnya, GPM tidak hanya mengandalkan pasokan dari BUMN seperti Bulog, tetapi juga menjadi wadah bagi produk lokal dan kelompok tani (poktan) setempat untuk memperkenalkan produknya. 

"Alhamdulillah antusiasme warga tinggi sekali di wilayah ini. Lewat GPM, kita ingin membangkitkan ekonomi masyarakat dengan membawa produk dari kelompok tani lokal seperti Poktan Dorang Cinta, Poktan Kampung Kawak, Poktan Kedung Doro untuk menunjukan hasil produk mereka,” ujar Nanik saat ditemui di lokasi.

Nanik menambahkan, selain beras SPHP yang menjadi incaran utama, pangan segar seperti produk perikanan dan telur ayam ras juga ludes terjual sejak awal pelaksanaan. Strategi intervensi pasar ini secara rutin dilakukan di 31 kecamatan se-Surabaya demi memastikan pasokan pangan tetap aman.

"Upaya ini kami lakukan untuk menekan angka inflasi di Kota Surabaya agar harga pangan di pasaran tidak melambung tinggi. Contohnya cabai yang harganya melonjak di pasar, di sini kami jual murah agar masyarakat tetap bisa mendapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau," jelasnya.

Pada pelaksanaan GPM di Balai RW 6 Jepara kali ini, berbagai pasokan komoditas pokok hingga olahan UMKM dihadirkan, di antaranya 200 zak Beras SPHP 5 kg (Rp58.000), 75 zak Beras Premium Jempol Tani 5 kg (Rp74.500), 360 liter Minyakita (Rp15.500), Minyak Rosebrand (120 liter), Minyak Fortune (120 liter), serta Gula Rosebrand (240 kg).

Selain itu, ada pula bahan pangan segar seperti 240 kg Gula Kebon Agung (Rp17.000/kg), Telur Ayam Ras PT Surya Kreasi Pangan (Rp23.000/kg), Daging Sapi Segar & Olahan dari PD Rumah Potong Hewan (RPH), Daging Ayam Ras dari PT Primafood International, serta 100 pack Telur Ayam karya Padat Karya Pemberdayaan Keluarga Miskin.

“Adapula hasil pertanian dari Poktan sekitar, yaitu Bayam Brazil dan Samhong darj Poktan Dorang Cinta, Kangkung dan Bayam hasil Poktan Kampung Kawak dan Bawang dari Poktan Kedung Doro, serta Bunga Kol dan Jagung dari MBR Jambangan,” tandas Nanik.

Salah satu warga Safiah, yang tinggal di wilayah Kemayoran mengatakan sengaja datang setelah mendengar kabar adanya penjualan bahan pokok berharga miring.

Pada kesempatan tersebut, ia berhasil membawa pulang dua liter minyak goreng Minyakita dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran.

"Dapat minyak goreng Minyakita dua liter. Begitu dengar ada orang beli minyak murah, saya langsung ke sini," ujar Safiah. 

Menurut Safiah, selisih harga yang ditawarkan di GPM sangat membantu menjaga dapur tetap ngebul di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok. Ia menyebut ada perbedaan hingga Rp3.000 per liter untuk produk minyak goreng jika dibandingkan dengan harga eceran biasa.

"Beda harganya lumayan jauh. Biasanya beli harga Rp18.000, di sini cuma Rp15.500 (sekitar Rp15.000). Beda Rp3.000 jadi terasa jauh lebih murah," ungkapnya.

Melihat manfaat besar dari program ini, Safiah berharap Pemkot Surabaya dapat terus menyelenggarakan pasar murah secara berkala dan memperluas jangkauannya hingga ke wilayahnya.

"Iya, harapannya kalau bisa diadakan juga di daerah Kemayoran," pungkas Safiah. (*)

Raihan yang juga Ketua Karang Taruna RW 8 mengatakan, ide usaha tersebut berawal dari diskusi bersama teman-temannya yang ingin membangun bisnis, tetapi terkendala modal. Setelah mengetahui adanya program bantuan Dana Gen Z dari Pemkot Surabaya, mereka kemudian menyusun proposal dan mengajukannya. Usulan tersebut akhirnya mendapat persetujuan dengan bantuan sekitar Rp19,8 juta.

“Awalnya kami sudah punya ide untuk membuat usaha, tetapi bingung untuk modalnya. Kebetulan teman-teman Karang Taruna RW 8 punya ide untuk mengembangkan usaha, akhirnya kami mengajukan proposal,” kata Raihan, Rabu (7/10/2026).

Sebelum memproduksi deodoran, kelompok tersebut melakukan riset dengan mempelajari sejumlah jurnal ilmiah. Mereka menggunakan beberapa jurnal sebagai referensi untuk menentukan formulasi dan mempertimbangkan aspek keamanan produk. Sementara untuk parfum, proses pengembangan dilakukan secara bertahap hingga mereka berhasil membuat empat formulasi sendiri berdasarkan eksperimen yang dilakukan bersama.

Usaha tersebut kini dijalankan oleh enam anak muda yang terbagi dalam tim parfum dan deodoran. Mereka juga membangun sistem pengelolaan sederhana dengan membagi tugas, mulai dari produksi, pemasaran hingga keuangan. Untuk memperluas pemasaran, anggota Karang Taruna dapat ikut menjual produk dengan sistem bagi hasil sebesar 10 persen dari setiap penjualan.

“Untuk tempat produksi, kami belum memiliki tempat khusus. Tetapi kami memanfaatkan Balai RT Kedungdoro yang disediakan gratis menjadi tempat produksi dan penjualan. Kalau dana bantuan dari pemkot sendiri lebih banyak digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan produksi, perlengkapan operasional, hingga perangkat kasir,” jelasnya.

Dalam waktu sekitar dua bulan setelah produk mulai dipasarkan, penjualan KDR Parfum dan KDR Deodoran disebut mulai menunjukkan tren positif.

Omzet yang terkumpul mencapai sekitar Rp4 juta. Raihan mengatakan, keuntungan dari perputaran bahan baku sudah mulai diperoleh, meski modal untuk peralatan belum sepenuhnya kembali karena sebagian merupakan investasi jangka panjang.

“Saat ini, produk masih dipasarkan secara offline lewat jaringan Karang Taruna dan lingkungan pertemanan. Harga deodoran dibanderol mulai sekitar Rp13 ribu hingga Rp15 ribu, sedangkan parfum dijual dengan harga mulai Rp55 ribu, tergantung aroma dan ukuran. Kami juga sedang mempersiapkan strategi untuk masuk ke pasar online agar jangkauan konsumen lebih luas,” paparnya.

Bagi Raihan, keberhasilan usaha tersebut tidak hanya diukur dari penjualan. Program pemberdayaan itu juga membuat semakin banyak anak muda tertarik untuk terlibat dalam kegiatan Karang Taruna dan belajar menjalankan usaha bersama.

“Mumpung masih muda, daripada waktunya dibuat main game atau nongkrong, lebih baik melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau mau bermain, ya main yang ada hasilnya. Kalau nongkrong, bisa membahas sesuatu yang berguna, seperti membangun bisnis dan mengajak teman untuk berbisnis bersama,” ujarnya.

Ia berharap semakin banyak anak muda di Surabaya yang berani memanfaatkan kesempatan untuk bergerak dan menciptakan kegiatan produktif di lingkungannya masing-masing. Menurutnya, bisnis yang dibangun bersama dapat menjadi ruang bagi pemuda untuk mendapatkan pengalaman sekaligus penghasilan.

Raihan juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Surabaya karena bantuan yang diterima tidak berhenti pada aktivitas pemberdayaan, tetapi dapat dikembangkan menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan dan memberikan honor bagi mereka yang terlibat.

“Terima kasih Bapak Wali Kota Eri Cahyadi dan Pemkot Surabaya. Program ini bukan hanya mendorong anak muda untuk bergerak dan berdaya, tetapi juga memberi kesempatan untuk membangun usaha yang menghasilkan. Bisnis ini kami kelola secara profesional, sehingga teman-teman yang terlibat juga bisa mendapatkan keuntungan dan berkembang bersama,” pungkasnya. (*)

Hakim Mahkamah Konstitusi, Adies Kadir menyampaikan pertimbangan tersebut dalam sidang putusan perkara di Gedung Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah, kewenangan menilai pemenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden berada pada lembaga lain yang berwenang terkait.

"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya Wakil Presiden sebagaimana dimohonkan pemohon," ucapnya dalam siarangan langsung Sidang Putusan Gugatan Ijazah Gibran di MK via YouTube Mahkamah Konstitusi, Selasa, 6 Oktober 2026. Ia mengatakan Mahkamah tidak berwenang menilai keterpenuhan syarat pencalonan meskipun persidangan menemukan fakta terkait dokumen pendidikan Gibran.

Mahkamah menyebut fakta mengenai tidak adanya ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri menjadi ranah lembaga berwenang. Lembaga tersebut memiliki kewenangan menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden serta calon wakil presiden berdasarkan ketentuan konstitusi.

"Fakta mengenai tidak adanya ijazah luar negeri menjadi ranah lembaga berwenang menilai keabsahan syarat calon," ujarnya. Putusan tersebut sekaligus menjelaskan batas kewenangan Mahkamah dalam memeriksa perkara berkaitan dengan syarat pencalonan pasangan presiden Gibran.

Dalam perkara ini, Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan yang memenuhi. Para pemohon sebelumnya meminta Mahkamah mendiskualifikasi Gibran karena dinilai tidak memenuhi ketentuan pendidikan dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku.

Putusan Mahkamah menjadi perhatian publik karena menyangkut syarat pendidikan Gibran yang dipersoalkan dalam pencalonan wakil presiden Pilpres 2024. Mahkamah menegaskan persoalan pemenuhan syarat pencalonan tetap menjadi kewenangan lembaga lain sesuai aturan perundang-undangan nasional yang berlaku Indonesia.