BACASAJA.ID - Gaya kerja Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang rajin blusukan menjadi polemik. Ada yang mengkritik, ada pula yang memuji. Namun mantan Wali Kota Surabaya dua periode itu diingatkan untuk tidak melupakan pekerjaan besar di Kemensos. Salah satunya memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk mempersempit celah korupsi Bansos.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengapresiasi Tri Rismaharini yang aktif melakukan blusukan di DKI Jakarta, pasca dilantik sebagai Mensos. Sebab hal itu adalah karakter Risma yang memang kerap turun ke bawah.
“Bu Risma juga kan belum lama dilantik, jadi karakter kepemimpinan Bu Risma setiap kunjungan ke daerah itu turun dan menyapa rakyat khususnya mereka yang miskin yang terpinggirkan yang diperlakukan tidak adil,” kata Hasto dikutip Rabu (6/1/2021)
Hasto menegaskan, apa yang dilakukan Risma itu cara membangun harapan bahwa Wong Cilik rakyat Marhaen tidak akan lagi merasa tertinggalkan karena hadirnya pemimpin yang menyatu dengan rakyat.
“Dan tradisi blusukan ini juga dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya ketika beliau menjadi Gubenur. Sehingga ini harus menjadi bagian kultur kepemimpinan nasional kita, seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat,” ujar Hasto.
“Bukankah sejak awal ketika Konstitusi dirancang semangat dari para pendiri republik ini menegaskan bagaimana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara?” lanjut dia.
Terlebih, masih kata Hasto, pengalaman yang begitu luas sebagai wali kota faktanya mampu membawa kemajuan dan juga keberpihakan bagi rakyat kecil di Kota Surabaya.
Menurut Hasto, Risma melakukan blusukan bukan hanya akan di Jakarta. Tapi juga di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kerjanya sebagai menteri sosial. Pada akhir tahun lalu, Risma sempat berkunjung ke Ponorogo Jawa Timur untuk bertemu penyandang disabilitas.
“Apa yang dilakukan Bu Risma merupakan pelaksanaan semangat konstitusi, di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, bagaimana negara hadir, bagaimana keadilan sosial ini dikedepankan. Karena itulah apa yang dilakukan Bu Risma justru menunjukkan beginilah sosok pemimpin yang terus bergerak dan berdedikasi bagi kepentingan rakyat itu, karena rakyat sebagai sumber legitimasi dan legalitas dari kepemimpinan itu,” papar Hasto.
Sementara itu, anggota Komisi VIII Nurhadi tak mempersoalkan blusukan Risma. Namun, Risma diingatkan untuk tidak melupakan pekerjaan besar yang harus diselesaikan di Kementerian Sosial.
"Menurut saya tidak masalah (rajin blusukan), asalkan permasalahan lain yang sedang ada di Kementerian Sosial (Kemensos) juga harus diperhatikan dan segera dibenahi," kata Nurhadi.
Politikus Partai NasDem itu menyebut salah satu pekerjaan besar Kementerian Sosial memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini sangat dibutuhkan untuk mempersempit celah korupsi. "DTKS juga harus menjadi atensi Ibu Mensos," ungkap Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VI itu.
Disebukannya, pemerintah sudah menganggarkan dana cukup besar untuk memperbaiki DTKS pada tahun ini. Jumlahnya mencapai Rp1,36 triliun.Perbaikan DTKS juga merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo. DTKS diharapkan menjadi satu-satunya data referensi semua program perlindungan dan jaminan sosial. (ril/nt)
Editor : Redaksi
