KEPRI - Sekda Kabupaten Bintan nampaknya doyan pesta makan dan minum sehingga pemkab perlu menganggarkan miliar setiap tahunnya. Tahun anggaran 2022 yang baru berlalu, tercatat anggaran belanja makanan dan minuman menghabiskan lebih Rp. 2 miliar. Sementara untuk tahun 2023 kembali dianggarkan Rp. 2 miliar lebih juga.
LSM Kodat86 menyoroti beberapa pos anggaran belanja makanan dan minuman oleh Sekda Bintan yang dinilai tidak wajar, bahkan diindikasikan ada dikorupsi.
"Ini awal tahun, baru tanggal 9, masak sudah habiskan anggaran miliaran, bahkan untuk acara tahun baru doang ada laporan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 593.297.600,-" kata Ketua LSM Kodat86, Cak Ta'in Komari SS kepada media.
Menurut Cak Ta'in, seharusnya anggaran untuk acara Natal dan Tahun Baru masuk dalam anggaran 2022, bukannya 2023. Tentu anggaran tidak boleh dikeluarkan sebelum tahun berjalan.
"Anggaran untuk pesta natal dan tahun baru sampai setengah miliar lebih itu luar biasa boros untuk kabupaten yang berpenduduk 165.920 jiwa." Jelasnya.
Mantan Staf Ahli Pimpinan DPRD Batam itu menjelaskan, Pemkab Bintan melalui sekda menganggarkan total Rp. 2.078.367.422,- hanya untuk belanja makanan dan minuman. "Itu angka fantastis untuk ukuran pemerintahan dengan penduduk cuma 165 ribuan." ujar Cak Ta'in.
Lebih lanjut Cak Ta'in menjelaskan, ditemukan ada empat pos anggaran belanja makanan dan minuman pada Sekdakab. Bintan, yakni Belanja Nataru dan Pakan Nataru sebesar Rp. 593.297.500,-; Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 408.486.000,-; Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp. 600.017.422,-; dan Belanja Makanan dan Minuman aktivitas Lapangan sebesar Rp. 476.702.400,-
Cak Ta'in menekankan perlunya pengawasan lebih intensif terhadap penganggaran dan pelaksanaan di Kabupaten Bintan tersebut oleh lembaga-lembaga terkait seperti BPK. Begitu juga kontrol dan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Bintan perlu lebih ditingkatkan.
"Lembaga pengawas dan kontrol seperti BPK dan DPRD sepertinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi berharap pengawasan internal, bisa lebih loss." tegasnya.
" Seharusnya dari pengajuan dan pembahasan anggaran dilakukan dengan benar, DPRD jangan jadi tukang stempel yang gak paham penganggaran. Jika penduduk Bintan cuma 165 ribuan dengan anggaran satu triliun bisa sejahtera kalau dimanfaatkan secara tepat sasaran, bukan dihambur-hamburkan." tambah Cak Ta'in. ***
Editor : Redaksi
