JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bakal memasuki masa pensiun pada 26 November 2023. Kabar yang beredar, Presiden Jokowi sudah merestui Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon orang nomor satu di TNI.
Presiden Jokowi sendiri sudah mengusulkan Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI ke DPR.
Ini menjadi menarik karena lulusan Akademi Militer tahun 1991 dari kecabangan infanteri itu baru saja dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) pada 25 Oktober 2023.
Agus Subiyanto bukan sosok asing bagi Presiden Jokowi. Pasalnya, Agus pernah menjabat Komandan Distrik Militer (Dandim) 0735 Surakarta pada 2009-2011. Kala itu Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo periode 2005-2012.
Lantas, apa alasan Jokowi mengusulkan Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Benarkah ada kaitannya dengan Pemilu 2024 atau Pilpres 2024?
Menurut Presiden Jokowi, Jenderal Agus memenuhi semua aspek untuk dicalonkan jadi Panglima TNI.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 1 November 2023.
“Sudah kami sampaikan kurang lebih minggu yang lalu. Pertama, beliau ini kan Wakil KSAD, kemudian menjadi KSAD. Tapi kalau melihat jam terbangnya saya kira di teritorial, kemudian di administratif, akademis, semuanya memenuhi,” ujar Jokowi dikutip dari laman resmi presidenri.go.id.
Sedang pengganti Jenderal Agus pada posisi KSAD, Presiden Jokowi belum memutuskannya.
Menurutnya, ia masih menunggu persetujuan dari DPR terkait pencalonan Jenderal Agus sebagai Panglima TNI.
“Ya belum, satu-satu. Ini kan memperoleh persetujuan dari DPR terlebih dahulu, baru setelah ada persetujuan kita berpikir KSAD yang baru,” ungkapnya.
Untuk diketahui, sebelum menjabat sebagai KSAD, Jenderal Agus Subiyanto merupakan Wakil KSAD.
Ia juga tercatat pernah menjabat pada sejumlah posisi, antara lain Pangdam III/Siliwangi, Komandan Paspampres, dan Danrem 061/Surya Kencana.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menekankan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Hal yang sama juga berlaku bagi aparat TNI-Polri.
“Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,” tandas Presiden. (*)
Editor : Redaksi
