JAKARTA - Komisi II DPR mempertanyakan, besaran pundi-pundi rupiah uang rakyat yang dikeluarkan KPU RI membuat aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Kritik keras dilontarkan Komisi II DPR, karena banyak publik tidak bisa lagi mengawal suara Pemilu 2024 lewat Sirekap.
"Sekarang ini penghitungan Sirekap dihentikan sehingga masyarakat tidak bisa mengakses sampai hari ini, saya tidak bisa mengakses. Bagaimana perkembangan suara, partai, orang dan lain sebagainya, berapa biaya yang disedot oleh Sirekap itu," kata anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus dikutip dari RRI.co.id, Senin (11/3/2024).
Guspardi mempertanyakan kembali, soal ucapan KPU yang menyebut penghitungan yang resmi Pemilu 2024 adalah hasil hitungan manual. Kemudian, penghitungan Sirekap yang mendadak tidak sinkron dengan penghitungan manual.
"Kalau hanya sekedar tidak ada punya arti apa-apa dan anggaran yang sebesar itu kan lebih baik dimanfaatkan masyarakat. Masyarakat sekarang ini lagi susah hidupnya, gara-gara ini masyarakat dia memilih asal orang yang memberikan uang kepada mereka," ucap Guspardi.
Oleh karena itu, Guspardi menegaskan, KPU pasti akan dihujani pertanyaan dan kritikan oleh anggota Komisi II DPR. Karena, Komisi II DPR sudah merencanakan pertemuan dengan KPU jauh-jauh hari.
"Ini juga bagian yang penting yang kita pertanyakan. Saya yakin yang menanyakan itu seluruh anggota fraksi yang ada di Komisi II ini," ujar Guspardi. (*)
Editor : Redaksi
