Investasi di IKN Sudah Tembus Rp Rp49,6 Triliun, Ini yang Diminta Presiden Jokowi

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Otoritas IKN memberikan keterangan pers, Rabu (13/03/2024), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Seno)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Otoritas IKN memberikan keterangan pers, Rabu (13/03/2024), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Seno)

i

 JAKARTA- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai tindak lanjut kesiapan lahan dan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (13/03/2024), di Istana Merdeka, Jakarta.

“Tadi ada rapat internal yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang percepatan lahan, penyediaan lahan untuk investasi di IKN,” ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam keterangan pers usai menghadiri ratas.

Dalam rapat, ungkap Basuki, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai model transformasi bekerja dan mempercepat penyediaan lahan untuk investasi. Pembangunan IKN ditargetkan tidak hanya sekadar memindahkan ibu kota, melainkan juga sebagai contoh transformasi bekerja yang efisien dan cepat serta contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

“Beliau menyampaikan bahwa pembangunan di IKN ini akan menjadi contoh, sekali lagi, bukan hanya memindahkan ibu kota tetapi contoh transformasi bekerja yang lebih cepat. Jadi kami, terutama dari Otorita, diminta untuk bekerjanya memang bisa menjadi contoh bagi pemda-pemda se-Indonesia nantinya,” ujarnya dikutip dari laman resmi Setkab.go.id

Terkait percepatan lahan untuk investasi, Presiden memberikan arahan untuk memperjelas dan mempercepat status lahan, terutama dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan lahan untuk investasi.

“Jangan sampai malah Otorita ini terbawa sistem langgam birokrasi yang berbelit-belit dan lambat,” tegas Basuki.

Selain itu, Presiden juga memerintahkan agar disediakan fasilitas atau desk khusus untuk melayani pengaduan investor serta ditunjuk penanggung jawab atau person-in-charge (PIC) untuk berkomunikasi secara intens dengan para investor.

“Jadi apakah satu PIC untuk satu investor atau satu PIC untuk lima investor, atau satu PIC untuk sepuluh investor. Sehingga, investor itu bisa komunikasi intens dengan pejabat IKN itu yang namanya PIC itu,” kata Menteri PUPR.

Mengenai progres pembangunan, diungkapkan Menteri PUPR bahwa infrastruktur dasar seperti air bersih dan jalan tol ditargetkan rampung pada pertengahan 2024. Jika infrastruktur pendukung sudah siap, Basuki menjelaskan, Presiden Jokowi berencana mulai berkantor di IKN.

“Jadi utama air dan airport dan itu akan insyaallah itu Juli sudah siap. Makanya nanti 17 Agustus-an insyaallah bisa dilakukan di sana dan beliau akan berkantor di sana,” ungkap Basuki.

Sementara itu Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan bahwa nilai investasi di IKN sudah mendekati Rp49,6 triliun dengan 32 institusi yang telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

“Tentu kita akan mewujudkan apa yang sudah di-groundbreaking itu, untuk diwujudkan sesegera mungkin. Itu tadi yang kita juga lihat bahwa investasi ini perlu sesegera mungkin kita realisasikan di lapangan sehingga ekosistem tadi terbentuk,” kata Bambang. (*)

Berita Terbaru

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…