Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran, Komisi VIII DPR Desak Percepat Penyusunan DTKS

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Penyaluran Bantuan Sosial
Penyaluran Bantuan Sosial

i

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyoroti banyaknya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang belum tepat sasaran. Menurutnya, hal ini dikarenakan belum tuntasnya proses penyusunan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan begitu, ia mendukung upaya percepatan dan perbaikan data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI.

“Masih banyak hal yang didiskusikan terutama penanganan masyarakat miskin, ada orang miskin tapi tidak dapat bantuan, ada orang kaya tapi dapat bantuan. Maka DTKS kita belum tuntas, kami ingin supaya ini bisa diselesaikan,” tegas Marwan kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (15/7/2024) seperti dilansir laman resmi DPR RI.

Lebih lanjut, Marwan berharap penerima manfaat yang sudah tidak tergolong miskin dapat segera keluar dari DTKS. Hal itu agar penyaluran bantuan sosial dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kami ingin mendorong Pemerintah mempercepat pengurangan masyarakat miskin. Yang pasti yang punya kemampuan untuk keluar (dari data kemiskinan), segera bisa dikeluarkan”

“Kalau begitu, sekarang kita menangani 10 juta keluarga yang disebut menerima PKH, ada 8 juta keluarga menerima BPNT bagaimana caranya? Paling tidak 1 juta dulu saja keluar dalam satu periode, supaya kita bisa memberikan peluang bagi masyarakat kita untuk segera selesai dari kemiskinan. Nanti pada tahap berikutnya memang orang yang betul-betul tidak bisa menyelesaikan urusannya, itu yang kita bantu. Kalau orang yang tidak bisa punya akses kepermodalan harus kita kasih,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Di sisi lain, Marwan juga terus mendorong Pemerintah untuk melakukan percepatan pengurangan angka kemiskinan dengan memaksimalkan anggaran sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin mendorong Pemerintah mempercepat pengurangan masyarakat miskin. Yang pasti yang punya kemampuan untuk keluar (dari data kemiskinan), segera bisa dikeluarkan dengan intervensi satu, mengenai bantuan rumah, yang kedua bantuan permodalan karena anggaran sosial kita ini terlalu besar,” tuturnya.

Menurutnya, masyarakat yang tergolong miskin tentunya ingin keluar dari kondisi tersebut, namun perlu uluran tangan bersama untuk dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. (dpr)

Berita Terbaru

Siap Mengawal Aspirasi dan Tangani Karhutla, Kapolda Sulbar Cek Langsung Kesiapan Personel dan Sarpras

Siap Mengawal Aspirasi dan Tangani Karhutla, Kapolda Sulbar Cek Langsung Kesiapan Personel dan Sarpras

Senin, 19 Okt 2026 20:57 WIB

Senin, 19 Okt 2026 20:57 WIB

POLDA SULBAR- Kesiapan melindungi masyarakat dimulai dari personel yang terlatih dan peralatan yang siap digunakan. Semangat tersebut mendasari pengecekan…

Hadir Saat Warga Membutuhkan, Kapolda Sulbar Pastikan Kesiapan Pelayanan di Polresta Mamuju

Hadir Saat Warga Membutuhkan, Kapolda Sulbar Pastikan Kesiapan Pelayanan di Polresta Mamuju

Senin, 19 Okt 2026 20:55 WIB

Senin, 19 Okt 2026 20:55 WIB

MAMUJU – Setiap warga yang datang ke kantor polisi membawa harapan untuk didengar, dibantu, dan mendapatkan perlindungan. Harapan itulah yang menjadi semangat k…

Kapolda Sulbar dan Jajaran Pejabat Utama Turun Langsung Atur Lalu Lintas dan Sapa Masyarakat

Kapolda Sulbar dan Jajaran Pejabat Utama Turun Langsung Atur Lalu Lintas dan Sapa Masyarakat

Senin, 19 Okt 2026 15:02 WIB

Senin, 19 Okt 2026 15:02 WIB

POLDA SULBAR- Ada yang berbeda dari keramaian lalu lintas pagi di Kota Mamuju, Senin (19/10/26). Jika biasanya di setiap persimpangan jalan hanya terlihat…

Dispendik Surabaya Imbau SD-SMP Manfaatkan Destinasi Lokal untuk Outing Class

Dispendik Surabaya Imbau SD-SMP Manfaatkan Destinasi Lokal untuk Outing Class

Senin, 19 Okt 2026 14:58 WIB

Senin, 19 Okt 2026 14:58 WIB

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) mengoptimalkan destinasi wisata edukasi dan ruang…

KPK: Pejabat BNPB Diduga Terima Suap Rp2,38 Miliar dan Emas 325 Gram

KPK: Pejabat BNPB Diduga Terima Suap Rp2,38 Miliar dan Emas 325 Gram

Senin, 19 Okt 2026 14:55 WIB

Senin, 19 Okt 2026 14:55 WIB

JAKARTA- KPK mengungkap dugaan penerimaan suap oleh pejabat BNPB terkait pengadaan yang menggunakan DSP kebencanaan. Suap tersebut diduga diterima dalam bentuk …

Hari Santri 2026, PKB Kota Surabaya Ajak Santri dan Santriwati Jaga Tradisi Pesantren dan Keutuhan Negeri

Hari Santri 2026, PKB Kota Surabaya Ajak Santri dan Santriwati Jaga Tradisi Pesantren dan Keutuhan Negeri

Senin, 19 Okt 2026 14:04 WIB

Senin, 19 Okt 2026 14:04 WIB

SURABAYA – Menjelang peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2026, Ketua DPC PKB Kota Surabaya Muhammad Faridz Afif atau Gus Afif mengajak seluruh s…