SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2024 dari BPJS Kesehatan. Penghargaan ini sebagai wujud komitmen pemkot dalam memastikan setiap warganya mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial.
Penghargaan UHC Award tersebut, diterima Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina, yang hadir mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam acara yang berlangsung di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8/2024).
Acara UHC Award 2024 ini dihadiri langsung Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) K.H. Ma’ruf Amin, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Dalam sambutannya, Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 276 juta jiwa. Jumlah tersebut sama dengan sekitar 98 persen dari total penduduk Indonesia.
"Pencapaian ini tidak lepas dari peran, sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah (pemda)," kata Wapres RI.
Wapres juga menerangkan bahwa ada sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota penerima UHC Award tahun 2024. Menurutnya, penghargaan ini menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi pemda dalam mewujudkan UHC dengan cakupan kepesertaan program JKN minimal 95 persen dari total penduduk.
"Saya harap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyampaikan, bahwa penghargaan UHC Award 2024 ini sebagai bentuk apresiasi bagi pemda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan UHC.
"Juga berkomitmen mendukung program JKN serta mendorong, memotivasi pemda provinsi dan kabupaten/kota lainnya untuk mencapai UHC dan mempertahankannya di tahun 2024," kata Ali Ghufron.
Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Ali Ghufron menyatakan bahwa pada tahun ini, cakupan UHC Indonesia ditargetkan dapat mencapai 98 persen dari total penduduk Indonesia. Dan akhirnya target UHC tersebut bisa dicapai Indonesia sekarang.
"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh pemerintah terhadap penyelenggaraan program JKN sebagai salah satu program strategis nasional," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan bahwa Pemkot Surabaya menggelontorkan anggaran lebih dari Rp500 miliar per tahun untuk program berobat gratis bagi seluruh warga ber-KTP Surabaya. Anggaran itu merupakan bentuk komitmen pemkot dalam menyediakan jaminan kesehatan warga Surabaya melalui program UHC.
"Jadi sejak April 2021 lalu, bagi warga ber-KTP Surabaya cukup menunjukkan KTP saja saat berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan pemkot, maka mereka sudah bisa mendapat pelayanan kesehatan," kata Wali Kota Eri.
Hingga saat ini, sudah ada 226 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Surabaya yang telah bekerjasama dengan pemkot dalam program UHC. Ratusan Fasyankes tersebut, terdiri dari 45 rumah sakit, 14 klinik utama, 104 klinik pratama, 63 puskesmas.
Karena itu, melalui program UHC, Wali Kota Eri berharap, derajat kesehatan masyarakat Surabaya lebih meningkat. Tak hanya itu, program ini diharapkannya pula dapat meringankan kondisi finansial masyarakat Kota Pahlawan.
"Jadi jangan ragu untuk berobat jika sakit, karena Pemkot Surabaya hadir untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi warganya," tuturnya. (*)
Editor : Redaksi
