SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah bersiap menyusun "Kabinet Surabaya Berkah". Nama ini diperkenalkan sebagai padanan lokal dari "Kabinet Merah Putih" di tingkat nasional. Penamaan "Kabinet Surabaya Berkah" sendiri menjadi simbol semangat perubahan birokrasi yang berpihak pada rakyat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa dalam memilih figur Kepala Perangkat Daerah (PD) yang akan mengisi Kabinet Surabaya Berkah, ia menerapkan kriteria ketat. Pemilihan dilakukan melalui proses seleksi terbuka dan transparan, termasuk penyampaian visi-misi yang disiarkan secara langsung melalui live streaming.
“Saya mencari orang yang berani, memiliki komitmen dalam menjalankan aturan, inovatif, dan humanis,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Selasa (15/4/2025).
Demi memastikan bahwa komitmen tersebut bukan sekadar formalitas, Wali Kota Eri melakukan evaluasi terhadap paparan visi-misi para kandidat. Ia menilai sebagian besar masih bersifat umum, sehingga diperlukan tolok ukur yang lebih konkret, terutama untuk perangkat daerah yang menangani isu-isu strategis.
“Ambil contoh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dengan volume sampah mencapai 1.600 ton per hari, komitmen yang diharapkan harus terukur, misalnya target penurunan volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi 1.300 ton,” urai dia.
Demikian pula dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM). Wali kota dua periode ini menegaskan bahwa penanganan banjir harus berdasarkan target yang jelas dan terukur.
“Saat menyelesaikan permasalahan titik banjir, para calon harus mampu menyebutkan secara spesifik penurunan jumlah titik banjir, dari angka berapa menjadi berapa,” katanya.
Dalam sektor transportasi dan perhubungan, Wali Kota Eri melihat potensi besar yang belum tergarap secara optimal, khususnya dari sektor parkir. Ia meminta calon Kepala PD memberikan gagasan konkret terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saat ini ada berapa titik parkir? Jika target PAD dari sektor parkir ditetapkan sekian, maka penambahan titik parkir baru harus disertai kajian yang komprehensif,” jelasnya.
Selain itu, sektor pajak parkir dari restoran yang ditangani Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya juga tak luput menjadi perhatian. Ia menyampaikan bahwa tempat makan wajib menyediakan lahan parkir, dan bila tidak, akan dikenai pajak berdasarkan potensi pendapatan parkirnya.
“Artinya, jika tidak menyediakan lahan parkir yang memadai, restoran akan dikenakan Pajak Parkir yang dihitung berdasarkan estimasi potensi pendapatan parkirnya,” terangnya.
Untuk mengoptimalkan potensi PAD tersebut, Wali Kota Eri meminta agar Kepala PD menggunakan teknologi sebagai bagian dari solusi. Ia pun mendorong penggunaan sistem elektronik dan pengawasan digital agar pendapatan bisa termonitor secara akurat.
“Rumah makan diperbolehkan menerapkan sistem pajak parkir, namun harus mengedepankan inovasi, seperti penggunaan kamera pengawas atau alat parkir elektronik, sehingga potensi pendapatan dapat terpantau secara akurat,” sarannya.
Dalam kerangka membentuk Kabinet Surabaya Berkah, Wali Kota Eri menilai bahwa integritas dan keberanian dalam pelayanan publik menjadi pilar utama. Ia pun mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam proses seleksi yang berlangsung.
“Dalam menjalankan amanah masyarakat, kita harus berani mengambil keputusan. Sejak awal, saya telah menyampaikan kepada para calon kepala dinas bahwa semua target dan kinerja harus terukur dan jelas," ungkapnya.
Selain itu, Wali Kota Eri kembali mengingatkan bahwa kontrak kinerja yang diteken para calon Kepala PD juga memuat konsekuensi tegas bila target tidak tercapai. “Dalam kontrak kinerja yang ditandatangani, jelas tertulis bahwa jika target tidak tercapai, yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri,” tegasnya.
Namun demikian, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini memastikan bahwa pergantian Kepala PD tidak akan mengganggu kesinambungan program. Komitmen yang telah dibuat tetap menjadi acuan meskipun terjadi pergantian jabatan.
“Gagasan dan komitmen yang telah ditetapkan akan tetap menjadi acuan, meskipun terjadi pergantian Kepala PD. Penggantinya wajib melanjutkan komitmen yang sudah disepakati sebelumnya,” jelasnya.
Sebagai bagian dari transparansi publik, hasil kesepakatan komitmen kinerja Kepala PD ini nantinya akan disampaikan kepada media. Hal ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan partisipatif dari warga Surabaya.
“Nantinya, hasil kesepakatan komitmen ini akan saya sampaikan kepada seluruh media. Dengan demikian, masyarakat dapat turut mengawasi kinerja para Kepala PD. Jika ada ketidaksesuaian, warga dapat langsung menyampaikan kepada saya,” sebutnya.
Ia menambahkan bahwa penamaan Kabinet Surabaya Berkah sekaligus sebagai refleksi keseriusan Pemkot Surabaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan transparan.
“Pemkot Surabaya kita akan menamakan mereka Kabinet Surabaya Berkah. Kita akan awasi kinerja mereka bersama-sama," pungkasnya. (*)
Editor : Redaksi
