SURABAYA, Bacasaja.id- Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi, turun langsung menangani kasus penahanan ijazah siswi SMA Tanwir Surabaya yang belum bisa menerima ijazah asli karena tunggakan biaya sekolah Rp 3,1 juta.
Azhar mendatangi sekolah pada 15-16 September 2024 untuk melakukan mediasi. Hasil pertemuan dengan kepala sekolah menunjukkan bahwa ijazah asli tetap ditahan hingga tunggakan dilunasi, dan hanya fotokopi legalisir yang bisa diberikan sementara.
“Ini jelas bertentangan dengan aturan Kemendikbud yang melarang penahanan ijazah dengan alasan apa pun. Ijazah adalah hak siswa, bukan alat memaksa orang tua membayar iuran,” tegas Azhar di Surabaya, Rabu, 17 September 2024 .
Ia menambahkan, praktik serupa masih banyak ditemukan di Surabaya. Oleh karena itu, Azhar akan mendorong penguatan pengawasan dan penyediaan skema bantuan pendidikan darurat melalui APBD.
“Kami ingin memastikan semua anak Surabaya bisa mendapatkan hak pendidikannya tanpa hambatan. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan sekolah mutlak diperlukan,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Sabtu, 05 Sep 2026 17:39 WIB
Sabtu, 05 Sep 2026 17:39 WIB
SURAKARTA — Karaton Surakarta Hadiningrat melaksanakan salah satu rangkaian penting menuju Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, yakni latihan p…
Sabtu, 05 Sep 2026 17:23 WIB
Sabtu, 05 Sep 2026 17:23 WIB
MAMUJU TENGAH – Menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kapolres Mamuju Tengah (Mateng) AKBP Ari P…
Sabtu, 05 Sep 2026 16:39 WIB
Sabtu, 05 Sep 2026 16:39 WIB
MAMASA – Menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kapolres Mamasa AKBP Ariantony Utama Bangalino, S…
Sabtu, 05 Sep 2026 13:25 WIB
Sabtu, 05 Sep 2026 13:25 WIB
POLDA SULBAR - Komitmen Polantas Polda Sulbar hadir melayani masyarakat terus dilakukan. Kali ini, perhatian tertuju pada generasi pelajar di SMAN 2 Mamuju, …
Sabtu, 05 Sep 2026 11:47 WIB
Sabtu, 05 Sep 2026 11:47 WIB
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan seluruh fakta dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 akan ditelaah. Salah satu…
Sabtu, 05 Sep 2026 11:40 WIB
Sabtu, 05 Sep 2026 11:40 WIB
MAGETAN- Penyidikan dugaan korupsi anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Magetan tahun anggaran 2020-2024 memasuki tahap akhir. Kejaksaan Negeri (Kejari)…