SURABAYA, Bacasaja.id— Suasana hangat terlihat di kantor DPC PDI Perjuangan Surabaya, Selasa (7/10/2025) siang. Tawa dan obrolan ringan mewarnai pertemuan antara jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dan pengurus partai berlambang banteng tersebut. Audiensi ini menjadi bagian dari upaya KPU mempererat silaturahmi dan memperkuat komunikasi lintas partai jelang penyelenggaraan Pemilu mendatang.
Ketua KPU Surabaya, Suprayitno atau yang akrab disapa Nano, mengatakan bahwa pertemuan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang terbuka untuk berdiskusi dan saling memahami tantangan penyelenggaraan pemilu di lapangan.
“Selain menjaga kedekatan dengan semua partai, kami juga ingin mendengar langsung pandangan dan masukan dari teman-teman partai terkait berbagai isu kepemiluan, termasuk soal daerah pemilihan (dapil),” ujarnya.
Menurut Nano, pembahasan tentang dapil masih bersifat awal karena tahapan resminya belum dimulai. Namun, KPU Surabaya berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi yang transparan dan melibatkan banyak pihak saat waktunya tiba.
“Semua proses akan kami sosialisasikan dengan terbuka agar tidak ada yang merasa ditinggalkan,” tambahnya.
Dari pihak PDIP, Wakil Sekretaris DPC Surabaya, Anas Karno, menyambut baik langkah KPU yang aktif menjalin komunikasi. Ia menilai pertemuan seperti ini penting agar antara penyelenggara pemilu dan peserta bisa saling memahami peran masing-masing.
“Kami mengapresiasi KPU Surabaya yang datang langsung. Kalau bisa, pertemuan seperti ini dilakukan secara rutin, misalnya setiap semester, agar koordinasi dan pertukaran informasi bisa terus berjalan,” tutur Anas.
Dalam kesempatan tersebut, PDIP juga menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan penambahan kursi DPRD Surabaya, seiring meningkatnya jumlah penduduk kota yang telah melampaui tiga juta jiwa berdasarkan data Dispendukcapil dan BPS.
“Kalau jumlah penduduk bertambah, tentu representasi politik di DPRD juga perlu menyesuaikan. Ini soal keadilan dalam keterwakilan warga,” ujar Anas.
Menanggapi hal itu, Nano menyebut usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penggodokan di tingkat nasional.
“Kami sangat terbuka menerima pandangan dari partai politik maupun akademisi. Semua masukan penting untuk penyelenggaraan pemilu yang makin partisipatif dan inklusif,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
