JAKARTA- Puluhan warga Jakarta mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/10), menuntut Seklur (Sekretaris Lurah) Petojo Selatan, Febriwaldi, dipecat secara permanen dari status ASN.
Aksi yang bermula di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, itu terus bergulir ke Kantor Kelurahan Petojo Selatan. Warga berteriak menuntut keadilan setelah viral gaya hidup mewah dan flexing gila-gilaan sang seklur di media sosial.
Hidup hedon kayak sultan, padahal cuma Seklur! Uangnya dari mana?” tegas Cak Ta’in Komari, koordinator aksi sekaligus Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86), di depan massa.
Menurut Cak Ta’in, Febriwaldi memang sudah dicopot dari jabatannya, tapi masyarakat belum puas. Mereka curiga gaya hidup mewah itu tidak sejalan dengan gaji ASN biasa. “Flexing bukan masalah utama. Yang jadi pertanyaan: uangnya dari mana? Sepeda mahal, motor gede, mobil mewah bahkan diduga rumah mewah. Tapi di LHKPN enggak muncul!” ujarnya lantang.
Ia mendesak Inspektorat dan BKD Pemprov DKI untuk turun tangan serius. Pemeriksaan harus menyeluruh, termasuk asal-usul kekayaan dan kemungkinan penyalahgunaan jabatan.
Tak berhenti di situ, Cak Ta’in juga menyoroti dugaan bahwa Febriwaldi menelantarkan anaknya, sementara dirinya kerap pelesiran ke luar negeri.
“ASN begini harus jadi pelajaran nasional! Jangan sampai ASN hidup di atas kemampuan gaji resminya. Kalau gaya hidupnya aneh, patut dicurigai ada yang diselewengkan,” tegasnya lagi.
Mantan jurnalis dan staf ahli DPRD ini juga meminta agar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tidak tinggal diam. Ia mendesak agar dibentuk posko pengaduan khusus untuk menerima laporan masyarakat soal sepak terjang Febriwaldi.
“Kalau memang terbukti menyalahgunakan jabatan, pecat saja! Jangan kasih ampun. ASN seperti itu bikin malu DKI!” ujarnya dengan nada keras.
Aksi ini, meski diklaim spontan, sempat menarik perhatian warga sekitar. Cak Ta’in menyebut pihaknya sebenarnya sudah mengantongi izin pemberitahuan ke Polda Metro Jaya.
“Ini bukan demo besar, tapi ledakan kekecewaan rakyat. Rencana awalnya bawa mobil komando dan spanduk, tapi karena alasan teknis dibatalkan. Tapi warga tetap datang sendiri-sendiri, karena sudah muak,” katanya.
Ia menegaskan, masyarakat kini menunggu ketegasan Gubernur dan jajarannya.
“Flexing bisa jadi pintu korupsi. Jangan biarkan pejabat publik pamer kemewahan dari sumber yang tidak jelas. Kalau terbukti pecat dan proses hukum!” pungkasnya. (*)
Editor : Redaksi
