SURABAYA - DPD PDI Perjuangan Jawa Timur memberikan catatan kritis terhadap satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil. Elestianto Dardak.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Ir. Hj. Budi Sulistyono, mengungkapkan bahwa meski terdapat capaian positif, namun masih ada sejumlah kekurangan yang perlu disikapi secara serius oleh kepala daerah.
"Salah satu rapor merah yang perlu mendapat perhatian khusus adalah fluktuasi angka kemiskinan di wilayah Jawa Timur yang dinilai masih menunjukkan tren peningkatan di beberapa lini," ujarnya.
Politisi yang akrab disapa Kanang ini menekankan bahwa kritik yang disampaikan partainya didasarkan pada parameter yang terukur.
"Kekurangannya tentu saja harus terukur, tidak hanya sekedar mengkritisi. Kita lihat bagaimana kemiskinan saat ini, apakah menurun atau meningkat? Menurut saya ada angka-angka yang meningkat. Nah, ini yang mesti disikapi oleh Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah," tambahnya.
Selain masalah kemiskinan, mantan Bupati Ngawi ini juga menyoroti aspek integritas tata kelola pemerintahan. Ia memberikan catatan atas momentum di mana gubernur harus hadir menjadi saksi di pengadilan dalam kasus korupsi.
"Bagi PDI Perjuangan, hal tersebut merupakan peringatan keras agar ke depannya tata kelola pemerintahan Jawa Timur jauh lebih bersih dan tidak mengulang kesalahan yang sama," tegasnya.
Terkait hubungan politik di tingkat regional, Kanang menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap bersikap profesional. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut pada dasarnya ingin terus bersinergi dan berbagi pandangan dalam banyak hal demi kemajuan Jawa Timur. Namun, ia menyayangkan adanya hambatan komunikasi yang dirasakan selama setahun terakhir.
"Harapan kita PDI Perjuangan dengan Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ya selalu bersinergi dan selalu ingin sharing. Tapi dalam hal ini, ada beberapa yang perlu kita ingatkan kepada Ibu Gubernur tentang bagaimana komunikasi ini kurang intens. Dengan kita seperti ada jarak atau gap, sehingga ini perlu ada perbaikan ke depannya," pungkas Kanang.
PDI Perjuangan berharap evaluasi ini dapat menjadi bahan refleksi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperbaiki pola komunikasi dengan partai politik dan fokus pada penurunan angka kemiskinan secara nyata di sisa masa jabatan yang ada. (*)
Editor : Redaksi
