JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan anggaran Rp240,2 triliun pada 2027 untuk memastikan program pemenuhan gizi nasional dapat menjangkau 72,4 juta penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut terdiri atas anak sekolah jenjang PAUD hingga SMA serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, anggaran tersebut telah tercantum dalam Surat Bersama Pagu Indikatif Menteri Keuangan Nomor S-228/MK.03/2026 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026. Hal ini disampaikan Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX yang dipantau dari Jakarta, Kamis 3 September 2026.
"Anggaran tersebut terdiri atas program pemenuhan gizi nasional Rp232,8 triliun (96,95 persen) dan dukungan manajemen Rp7,32 triliun (3,05 persen)," katanya. Menurut Sudaryono, BGN akan terus memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya mampu mencapai target pemenuhan gizi nasional.
"Kami terus berusaha untuk terus bekerja dengan tim, dengan dukungan moral Komisi IX kami akan terus memperbaiki tata kelola Program MBG ini. Guna mencapai target pemenuhan gizi nasional," ujarnya.
Sudaryono merinci, berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SPBA), anggaran BGN 2027 untuk penyediaan dan penyaluran MBG bagi anak sekolah mencapai Rp198,9 triliun. Sementara itu, anggaran untuk kelompok sasaran 3B dialokasikan sebesar Rp33,5 triliun.
Dari sisi penerima manfaat, BGN menargetkan sebanyak 60,5 juta anak sekolah jenjang PAUD hingga SMA mendapatkan program tersebut pada 2027. Adapun penerima manfaat dari kelompok 3B ditargetkan mencapai 11,8 juta orang.
Dengan demikian, total sasaran penerima manfaat MBG pada 2027 mencapai 72,4 juta orang.
Perkuat Akuntabilitas Keuangan. Selain memperluas cakupan penerima manfaat, BGN juga terus memperkuat tata kelola keuangan program MBG. Salah satunya melalui pelatihan bagi akuntan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sudaryono mengatakan pelatihan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pengelolaan anggaran di dapur MBG memiliki laporan pertanggungjawaban yang kredibel.
"Tujuan dilaksanakan training ini bagaimana laporan keuangan, uang yang Anda kelola di semua dapur adalah uang rakyat. Uang yang Anda kelola, masak, dan bagikan dalam bentuk makanan kepada penerima manfaat adalah uang rakyat, bersumber dari rakyat dan pertanggungjawabannya harus jelas," katanya.
Ia mengingatkan, kelalaian dalam mempertanggungjawabkan keuangan Program MBG dapat menimbulkan berbagai implikasi. Termasuk potensi kerugian negara.
Menurut Sudaryono, hal tersebut perlu menjadi perhatian karena BGN mengelola alokasi APBN yang besar dari pemerintah. "Apabila ada kelalaian dalam pertanggungjawaban Program MBG, maka banyak implikasi yang akan berpengaruh pada kerugian negara," katanya.
Editor : Redaksi
