Pemuda Papua Dukung Penegakan Hukum Terhadap Aktor Kerusuhan 2019

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora, Ali Kabiay
Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora, Ali Kabiay

i

BACASAJA.ID- Proses hukum terhadap juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) oleh aparat Kepolisian di Jayapura mendapat apresiasi dari tokoh pemuda Papua.

Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora, Ali Kabiay, misalnya. Ia mengungkapkan tindakan dan perbuatan yang berdampak jatuhnya korban jiwa dan harta benda sudah sepatutnya bertanggungjawab atas apa yang dilakukan.

"Jadi penangkapan dan proses hukum terhadap Viktor Yeimo sudah sangat wajar, karena dia masih berstatus sebagai warga negara Indonesia" ujar Ali Kabiay dikutip Senin (17/5/2021).

Lebih lanjut Ali Kabiay mengatakan dalam proses hukum tersebut diharapkan agar Polda Papua dapat mengungkap siapa aktor dan dalang di balik Viktor Yeimo. Termasuk siapa yang selama ini menyuplai dana kepada dia dan KNPB untuk melaksanakan aksinya.

"Kita harus dukung proses hukum terhadap Viktor Yeimo, dan mari kita jaga situasi Kamtibmas yang kondusif agar Papua ini terus damai. Keamanan bisa terjalin bukan saja atas kinerja aparat, namun peran kita masyrakat juga sangat penting," katanya.

Ali menambahkan dirinya selaku tokoh pemuda Papua mengimbau kepada masyarakat di Papua terutama pemuda agar turut mendukung proses hukum terhadap Viktor Yeimo dan menjaga Kamtibmas di Papua.

Untuk diketahui, Viktor Yeimo sebelumnya telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sesuai Laporan Polisi Nomor LP/31 7/|X/RES. 1.241201 9/SPKT Polda Papua tanggal 05 September 2019. Kini Viktor Yeimo telah mendekam di Sel Mapolda Papua untuk menjalani proses hukum. (rl)

Berita Terbaru

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

SURAKARTA— Rangkaian upacara bertahtanya Sahandhap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono XIV di Keraton Surakarta Hadiningrat …

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…