Stok Vaksinasi Habis, Legislator Surabaya: Jangan Sampai Tingkat Kemanjuran Vaksin Berkurang

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati.

i

BACASAJA.ID – Pelaksanaan vaksinasi yang terus digencarkan untuk mengejar herd immunity tidak dibarengi dengan stok vaksin yang tersedia untuk Kota Surabaya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati berharap jangan sampai efikasi atau tingkat kemanjuran vaksin berkurang.

“Jangan sampai efikasi vaksin berkurang dengan keterlambatan pelaksanaan vaksin ke 2, karena ini permasalahan yang harus dihadapi secara Nasional sebaiknya pemerintah daerah diberikan relaksasi untuk pemulihan ekonomi sembari menunggu stok vaksinasi,” terang Ajeng, Senin (1/7/2021).

“Herd immunity awalnya akan dicapai pada hari kemerdekaaan akhirnya mundur diperkirakan September. Kasian masyarakat, khususnya warga kota surabaya sudah lebih 60 persen yaitu 63 persen ikut vaksinasi dan disiplin prokes hingga BOR menurun,” sambungnya.

Ajeng juga tak memungkiri, bahwa Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi sudah berkirim surat kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, melalui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terkait permintaan stok vaksin.

Sedangkan, untuk sistem pelayanan vaksinasi, Ajeng mengatakan, bahwa perlu ada perbaikan.

Utamanya pada bidang teknologi informasi, dengan harapan, teknologi informasi itu bisa membantu pendataan vaksinasi.

“Sistem pelayanan memang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitas primanya. Khususnya surabaya bisa mengandalkan teknologi informasi agar tidak ada kerumunan vaksinasi massal dan pendataan vaksinasi juga diperlukan peningkatan kapasitas internet agar lancar,” jelasnya.

Lanjutnya, Politisi Gerindra juga minta Pemkot Surabaya untuk melakukan pemulihan ekonomi dengan kelonggaran aturan PPKM yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Pusat.

“Tinggal pemulihan ekonomi dengan kelonggaran aturan PPKM perlu ditingkatkan dengan pengawasan yang ketat. Rakyat dan pemerintah, keduanya perlu diapresiasi dengan diadakannya kelonggaran peraturan sambil menunggu ketersediaan vaksin,” tandas Ajeng. (byta/rg4)

Berita Terbaru

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

POLDA SULBAR- Menegaskan komitmen nyata menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Direktorat Lalu Lintas …

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

JAKARTA– Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian f…