Stok Vaksinasi Habis, Legislator Surabaya: Jangan Sampai Tingkat Kemanjuran Vaksin Berkurang

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati.

i

BACASAJA.ID – Pelaksanaan vaksinasi yang terus digencarkan untuk mengejar herd immunity tidak dibarengi dengan stok vaksin yang tersedia untuk Kota Surabaya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati berharap jangan sampai efikasi atau tingkat kemanjuran vaksin berkurang.

“Jangan sampai efikasi vaksin berkurang dengan keterlambatan pelaksanaan vaksin ke 2, karena ini permasalahan yang harus dihadapi secara Nasional sebaiknya pemerintah daerah diberikan relaksasi untuk pemulihan ekonomi sembari menunggu stok vaksinasi,” terang Ajeng, Senin (1/7/2021).

“Herd immunity awalnya akan dicapai pada hari kemerdekaaan akhirnya mundur diperkirakan September. Kasian masyarakat, khususnya warga kota surabaya sudah lebih 60 persen yaitu 63 persen ikut vaksinasi dan disiplin prokes hingga BOR menurun,” sambungnya.

Ajeng juga tak memungkiri, bahwa Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi sudah berkirim surat kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, melalui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terkait permintaan stok vaksin.

Sedangkan, untuk sistem pelayanan vaksinasi, Ajeng mengatakan, bahwa perlu ada perbaikan.

Utamanya pada bidang teknologi informasi, dengan harapan, teknologi informasi itu bisa membantu pendataan vaksinasi.

“Sistem pelayanan memang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitas primanya. Khususnya surabaya bisa mengandalkan teknologi informasi agar tidak ada kerumunan vaksinasi massal dan pendataan vaksinasi juga diperlukan peningkatan kapasitas internet agar lancar,” jelasnya.

Lanjutnya, Politisi Gerindra juga minta Pemkot Surabaya untuk melakukan pemulihan ekonomi dengan kelonggaran aturan PPKM yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Pusat.

“Tinggal pemulihan ekonomi dengan kelonggaran aturan PPKM perlu ditingkatkan dengan pengawasan yang ketat. Rakyat dan pemerintah, keduanya perlu diapresiasi dengan diadakannya kelonggaran peraturan sambil menunggu ketersediaan vaksin,” tandas Ajeng. (byta/rg4)

Berita Terbaru

Rangkaian Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, Ini Makna Filosofi Tari Bedhaya Ketawang

Rangkaian Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, Ini Makna Filosofi Tari Bedhaya Ketawang

Sabtu, 05 Sep 2026 17:39 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 17:39 WIB

SURAKARTA — Karaton Surakarta Hadiningrat melaksanakan salah satu rangkaian penting menuju Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, yakni latihan p…

Karhutla Mengintai, Kapolres Mateng Minta Warga Tak Bakar Lahan

Karhutla Mengintai, Kapolres Mateng Minta Warga Tak Bakar Lahan

Sabtu, 05 Sep 2026 17:23 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 17:23 WIB

MAMUJU TENGAH – Menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kapolres Mamuju Tengah (Mateng) AKBP Ari P…

Antisipasi El Nino, Kapolres Mamasa Imbau Warga Waspada Karhutla

Antisipasi El Nino, Kapolres Mamasa Imbau Warga Waspada Karhutla

Sabtu, 05 Sep 2026 16:39 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 16:39 WIB

MAMASA – Menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kapolres Mamasa AKBP Ariantony Utama Bangalino, S…

Di SMAN 2 Mamuju, Polantas Hadir Melayani dan Tanamkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas Sejak Dini

Di SMAN 2 Mamuju, Polantas Hadir Melayani dan Tanamkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas Sejak Dini

Sabtu, 05 Sep 2026 13:25 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 13:25 WIB

POLDA SULBAR  - Komitmen Polantas Polda Sulbar hadir melayani masyarakat terus dilakukan. Kali ini, perhatian tertuju pada generasi pelajar di SMAN 2 Mamuju, …

Bidik Tersangka Baru dari DPR? Korupsi Kuota Haji, KPK Telaah Dugaan Permintaan Uang Panja Komisi VIII

Bidik Tersangka Baru dari DPR? Korupsi Kuota Haji, KPK Telaah Dugaan Permintaan Uang Panja Komisi VIII

Sabtu, 05 Sep 2026 11:47 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 11:47 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan seluruh fakta dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 akan ditelaah. Salah satu…

Kejaksaan Negeri Magetan Sita Uang Rp1,1 Miliar dari 3 Tersangka Kasus Pokir DPRD

Kejaksaan Negeri Magetan Sita Uang Rp1,1 Miliar dari 3 Tersangka Kasus Pokir DPRD

Sabtu, 05 Sep 2026 11:40 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 11:40 WIB

MAGETAN- Penyidikan dugaan korupsi anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Magetan tahun anggaran 2020-2024 memasuki tahap akhir. Kejaksaan Negeri (Kejari)…