BACASAJA.ID - Sebanyak empat program bantuan sosial (bansos) dimiliki Pemerintah Provinsi Jatim. Empat bansos itu antara lain Bantuan PKH plus sebesar Rp. 2.000.000,/ orang/tahun, dan bantuan santunan korban meninggal dunia akibat covid-19 sebesar Rp. 5.000.000,-/ahli waris,.
Lalu ada juga bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas sebesar Rp. 3.600.000/ orang/tahun, dan Bantuan jaring pengaman sosial sebesar Rp 200.000,-/orang.
Keempat bantuan itu dikucurkan dengan sasaran di luar penerima Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
Hal ini disampaikan Alwi saat membuka rapat koordinasi bantuan sosial pangan tingkat provinsi 2021 di Surabaya, Senin (27/9/2021) malam.
Lebih lanjut Alwi menjelaskan selain bantuan Pemprov Jatim juga ada program bantuan sosial pemerintah pusat dalam rangka penanganan covid-19.
Pada masa pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak akibat covid-19. Bansos itu antara lain program bansos dari kementerian sosial yang terdiri dari bantuan sosial pangan program sembako bantuan sosial program keluarga harapan.
Lalu ada juga bantuan sosial tunai (BST) untuk KPH, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS (non PKH DAN BPNT) sesuai usulan kab/kota sebesar Rp. 300.000.-/kpm mulai bulan Januari sd Juli 2021, tambahan bantuan sosial beras 10 kg untuk KPM penerima PKH, BST dan BPNT; bantuan sosial beras 5 kg dengan sasaran diluar DTKS.
Alwi juga menjelaskan berbagai macam bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota mengakibatkan beban kerja dan pengawasan lebih berat, namun semua bisa teratasi dengan cara koordinasi lintas sektor maupun pendampingan, dalam hal ini korda dan pendamping BSP kecamatan merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan bantuan sosial terutama bantuan sosial program sembako.
”Kami sampaikan juga saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang meliputi program perlindungan sosial, UMKM, padat karya dan pembiayaan perusahaan, " ujar Alwi.
Pemulihan ekonomi nasional, lanjut Alwi, adalah rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak covid-19 pada perekonomian dan stabilitas sistem keuangan yang bertujuan untuk “melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, dalam hal ini e-warong/agen BPNT merupakan tempat penyaluran bantuan sosial pangan non tunai (BPNT) sehingga mendorong pemulihan ekonomi lokal.
“Kami menghimbau kepada dinas sosial, korda maupun pendamping bantuan sosial pangan untuk mengawal pelaksanaan bantuan sosial pangan dan bantuan sosial tunai agar sesuai 6 T, yaitu tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, dan administrasi,” imbau Alwi.
Dari data BPS Prov. Jatim, profil kemiskinan di Jatim pada bulan maret 2021, jumlah penduduk miskin di jawa timur mencapai 4.572,73 ribu jiwa (11,40 %), berkurang sebesar 13,24 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi september 2020 yang sebesar 4.585,97 ribu jiwa (11,46 %).
Persentase penduduk miskin pada maret 2021, menurun 0,06 % terhadap september 2020. pada wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin meningkat 0,01 persen, dari 8,37 % pada bulan september 2020 menjadi 8,38 % pada maret 2021.
Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada september 2020 sebesar 15,16 %, turun menjadi 15,05 % pada maret 2021 (menurun 0,11 %).
Komoditi makanan pada maret 2021, memiliki peran 75,19 % terhadap garis kemiskinan, meningkat dibandingkan dengan kondisi september 2020 yang peranannya sebesar 75,00 %.
Beberapa komoditas makanan pada maret 2021 yang memberikan kontribusi cukup besar pada garis kemiskinan, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan yaitu beras, telur ayam, daging ayam, cabe rawit, tempe, tahu, dan bawang merah.
Rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin mengalami penurunan dari 4,30 jiwa pada september 2020 menjadi 4,03 jiwa pada maret 2021. (JNR/RG4)
Editor : Redaksi
