BACASAJA.ID - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bersama jajaran dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI sambangi Command Center (CC) 112 di Gedung Siola, Surabaya, baru-baru ini.
Dalam kunjungannya kali ini, Mensos Risma menunjukkan kecanggihan sistem layanan publik kota Pahlawan ke jajarannya untuk diaplikasikan di Pemerintahan Pusat.
Bukan hanya menilik ruangan CC 112, di gedung delapan lantai itu, Mensos Risma bersama rombongan Kemensos juga mampir ke Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), KORIDOR Coworking Space, hingga ke Sentra UMKM yang ada di lantai dasar bangunan bersejarah yang terletak di Jalan Tunjungan ini.
Mensos Risma mengatakan, pelayanan publik CC 112 di kota Pahlawan itu bisa dijadikan contoh untuk Pemerintah Pusat. Karena, dengan layanan ini nantinya Pemerintah Pusat dapat cepat tanggap mengetahui, mendengar dan membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan atau keluhan.
"Nanti mau bikin semacam command center yang bisa menampung seluruh keluhan masyarakat. Karena selama ini kan keluhan masyarakat itu tidak terintegrasi dan termanage dengan baik," kata Mensos Risma.
Mensos Risma mengatakan, selain untuk merespon cepat keluhan masyarakat, ia juga ingin nantinya pelayanan satu pintu ini terintegrasi dalam satu ruangan. Bukan hanya di dalam satu ruangan, tetapi dia juga ingin bisa terkoneksi di dalam satu sistem.
Mantan Wali Kota Surabaya itu mengaku, ketika terjadi bencana, Pemerintah Pusat kesulitan berkoordinasi dengan wilayah-wilayah yang ada di daerah. Sehingga, dengan sistem layanan ini, ia berharap dapat mempermudah kerja pemerintah dalam penanganan bencana.
"Sekarang kita punya citra satelit. Nah citra satelit itu kemudian kita gunakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman di daerah. Misal ada bencana, meskipun BMKG sudah memberikan informasi, tapi kalau ada yang mengkomunikasikan direct langsung ke pusat kan lebih baik," ujarnya.
Mensos Risma optimis, Indonesia memiliki pusat layanan yang terkoneksi antara pusat dengan daerah lain di seluruh wilayah negeri ini.
"Saya yakin Indonesia itu bisa. Jadi bukan hanya untuk penanganan bencana, tetapi juga menangani kemiskinan, disabilitas juga," lanjutnya.
Ia menambahkan, saat ini proses pelaksanaan sistem publik terintegrasi yang digagasnya di Pemerintah Pusat sudah hampir rampung. Dipastikan layanan itu bisa beroperasi pada awal bulan Desember 2021.
"Jadi bukan hanya penanganan bencana saja, tetapi juga menangani kemiskinan, juga disabilitas. Mudah-mudahan nanti awal bulan depan lah bisa beroperasi. Sekarang ini lagi mikirin yang mengisi petugasnya, bagaimana caranya nanti yang bertugas itu tiga shift. Karena saya ingin ada tiga shift seperti di Surabaya," pungkasnya. (PMK/RG4)
Editor : Redaksi
