BACASAJA.ID - Memimpin sesi debat umum dalam Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol, Ketua DPR RI Puan Maharani membahas berbagai isu dibahas mulai dari pemerataan vaksin Covid-19 hingga peran parlemen dalam penanganan pandemi.
Sebanyak 45 pimpinan parlemen dari berbagai negara sepakat isu-isu yang dibahas oleh Puan relevan untuk dibahas pada masa pandemi.
“Hampir dua tahun pandemi Covid-19, kita terus menghadapi krisis kesehatan dan sosial ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan juta orang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem,” tutur Puan dikutip Senin (29/11/2021).
Dalam tajuk ‘Contemporary challenges to democracy: Overcoming Division and Building Community’, politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan parlemen harus berperan dalam menjaga demokrasi di tengah krisis yang dialami seluruh dunia, seperti prediksi lebih dari 800 juta orang tahun depan kekurangan gizi, belum meratanya vaksinasi Covid-19, hingga pemanasan global.
Tidak hanya itu, Puan menyebutkan, dunia juga akan mengalami krisis kemanusiaan dan ancaman keamanan yang tentu akan berpengaruh pada politik, ekonomi dan sosial negara.
Di saat yang sama, masyarakat terpapar oleh berita hoaks yang jika dibiarkan semakin memperbesar polarisasi. Kemudian, ia menilai, krisis-krisis tersebut semakin diperparah oleh ketimpangan akses pendidikan dan ketidakadilan.
“Tantangan ini menjadi ujian bagi ketahanan demokrasi. Maka kita harus mengambil pelajaran tentang bagaimana memperkuat ketahanan demokrasi. Memperkuat demokrasi berarti menerima partisipasi luas dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan untuk rakyat dalam menyuarakan aspirasinya,” terangnya.
Oleh karena itu, Ketua DPR RI perempuan pertama itu menegaskan demokrasi harus segera diperkuat demi selamat dari dampak krisis akibat pandemi ini. Dirinya meminta setiap negara di dunia harus segera mencari solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, serta memperbesar akses pendidikan dan kesehatan.
Lebih lanjut, ia menekankan pemerintahan yang baik harus dibangun selama krisis Covid-19, termasuk peran parlemen yang turut mendorong kinerja terbaik. Dengan mengakomodasi aspirasi rakyat serta memfasilitasi dialog, maka negara bisa mengetahui prioritas sekaligus bertindak dengan tepat dan efektif.
“Parliament must be at the heart of the efforts to strengthen democracy. Parlemen harus tetap menjadi pusat upaya untuk memelihara masyarakat yang demokratis, inklusif, dan sejahtera. Parlemen harus mampu menopang goncangan dunia kita yang terus berubah,” tegas Puan.
Tidak berhenti menjaring aspirasi masyarakat, parlemen, menurutnya, harus menerapkan check and balance. Hal ini menjadi vital untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan berekspresi.
“Parlemen harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga publik agar keputusan lembaga publik dapat diterima rakyat,” ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno itu
Melalui parlemen, ia ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam bekerja. Hingga kini, semua pertemuan atau sidang-sidang di DPR harus terbuka dan transparan, kecuali terdapat pertimbangan khusus. DPR RI berkomitmen terhadap keterbukaan parlemen dan memutuskan untuk memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Keterbukaan Parlemen.
“Kami merangkul partisipasi publik dalam pekerjaan DPR. Beberapa inisiatif telah dilakukan seperti sistem layanan informasi publik online sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” papar legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.
Puan menerangkan tidak ada solusi sederhana untuk menghadapi tantangan demokrasi terutama pascapandemi. Namun, dirinya optimis negara akan segera pulih jika solidaritas global yang dijalin semakin menguat.
“Mari bekerja sama, tidak hanya untuk mengalahkan pandemi, tetapi juga untuk tumbuh lebih kuat dan membangun dunia yang lebih setara di era pasca Covid-19,” pungkas Puan. (PAR/RG4)
Editor : Redaksi
