BACASAJA.ID - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak berharap kepada Pj Sekretaris Daerah yang baru, Wahid Wahyudi bisa menindak lanjuti komunikasi yang sudah terbangun baik selama ini antara eksekutif dan legislatif dengan menindaklanjuti hasil reses DPRD Jatim.
Menurutnya masih banyak agenda - agenda yang belum terselesaikan.
“Jangan sampai agenda-agenda yang belum terselesaikan ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pada tahun yang akan datang. Karena tahun yang akan datang adalah tahun politik. Artinya segala hal bisa dijadikan sarana untuk pencitraan dan lain-lainnya,” ujar Sahat, dikutip Rabu (19/1/2022).
Politisi asal fraksi Partai Golkar ini, menegaskan agenda yang sudah ditetapkan tahun 2022 ini berjalan sesuai on the track. Sahat meyakini Pj Sekda Wahid bisa menerjemahkan dan mewujudkan itu, sehingga komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif bisa berjalan dengan baik.
“Karena kalau kemudian ini tidak berjalan dengan baik maka akan menjadi sarana sarana kepentingan yang lain. Jadi jangan kaget karena ini wilayah politik maka segala sesuatu bisa dipolitisasi. Kemudian yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat harus berjalan segera pada awal tahun ini,” jelasnya.
Sahat juga mengajak eksekutif untuk bersama-sama menindaklanjuti temuan dalam reses. Menurutnya ini tanggung jawab bersama antara Pemprov dan DPRD Jatim.
“Ini bukan hanya aspirasi dapil dari masing-masing anggota Dewan. Jadi kalau ada salah satu aspirasi yang tercatat namun hilang, ini bukan hanya menjadi tanggung jawab anggota dewan, tapi juga pemerintah provinsi untuk memperjuangkan dan mengembalikan. Apapun yang sudah diputus di gedung ini (DPRD Jatim) dan sudah terdokumentasi, tolong jangan ada yang hilang,” katanya.
Kegiatan Reses III tahun 2021 DPRD Jatim dilaksanakan sejak tanggal 19 Oktober hingga 5 November 2021. Reses selama 8 hari untuk mengunjungi daerah pilihan masing-masing yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat.
“Dari kegiatan reses tersebut telah dihimpun berbagai usulan dan aspirasi masyarakat untuk disampaikan dan dibahas bersama Pemprov Jatim melalui mekanisme yang ada,”pungkasnya. (JNR/RG4)
Editor : Redaksi
