BACASAJA.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani meresmikan pencanangan patung Soekarno yang akan dibangun di Tugu Trikora, Bitung, Sulawesi Utara. Ia pun mengenang perjuangan Indonesia merebut Irian Barat (Papua Barat) lewat operasi Trikora di bawah komando Soekarno.
Pencanangan ini dilakukan Puan sehari setelah meresmikan Monumen Soekarno di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.
Puan menyeberang dari Manado menuju Pulau Lembeh, tempat tugu Trikora berada. Pulau Lembeh sendiri berjarak 15 menit perjalanan dari Pelabuhan Bitung.
Puan meletakkan batu pertama sebagai simbol pencanangan pembangunan patung Soekarno. Saat menyampaikan sambutan, cucu Bung Karno itu bercerita dirinya baru saja melakukan napak tilas kehadiran sang kakek di Pulau Morotai tahun 1957 untuk meresmikan SMP Negeri di sana.
“Hari ini saya datang ke Pulau Bitung untuk meletakkan batu pertama pembangunan patung Soekarno di Tugu Trikora. Kalau dilihat, sebenarnya ada garis merah semangat kebangsaan yang ditegaskan Presiden Soekarno dengan datang ke Pulau Morotai dengan Tugu Trikora di Pulau Lembeh ini yang sebentar lagi akan ada patung Bung Karno di sini,” kata Puan dalam pencanangan pembangunan patung Soekarno di Tugu Trikora, dikutip Kamis (10/2/2022).
Menurut Puan, semangat kebangsaan yang dimaksud adalah bentuk pengakuan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan dan seluruh rakyat harus menjaga kedaulatan di tiap pulau di Indonesia.
“Bahwa Indonesia itu bukan hanya Jawa, bukan hanya Sumatera, tetapi juga termasuk Sulawesi, termasuk Maluku. Bahwa Indonesia itu termasuk Papua yang dibebaskan dari penjajahan dengan operasi Trikora yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno,” sebut Puan.
Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat berlangsung mulai 19 Desember 1961 hingga 15 Agustus 1962. Trikora merupakan sejarah perjuangan bangsa dalam merebut Irian Barat dari penjajah Belanda.
Operasi tersebut dilakukan karena pihak Belanda mengklaim Irian Barat masih dalam kekuasaan mereka usai Indonesia merdeka. Bung Karno dengan lantang mengumandangkan Trikora pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta.
Berbagai macam operasi dilancarkan Indonesia, mulai dari pertempuran sampai menekan Belanda secara psikologis. Belanda akhirnya berhasil hengkang dan rakyat Irian Barat memutuskan bergabung dengan Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
“Memang tidak bisa kita bercerita tentang Operasi Trikora tanpa ada Bung Karno-nya. Presiden Soekarno mengumumkan Trikora di depan rapat raksasa yang dikunjungi ratusan ribu rakyat dari daerah Yogyakarta dan luar daerah Yogyakarta sehingga Alun-Alun Utara di Yogyakarta menjadi lautan manusia,” kenang Puan.
Puan mengatakan, Presiden Soekarno menggelorakan Trikora untuk menegaskan bahwa Irian Barat adalah bagian dari Indonesia. Untuk itu, kata Puan, kedaulatan bangsa Indonesia harus terjaga di wilayah Bumi Cenderawasih.
“Karena itu kita harus “Jas Merah”, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kita sebagai generasi penerus harus mengingat bagaimana Presiden pertama Indonesia Soekarno sejak awal gigih mempertahankan persatuan dan keutuhan kedaulatan wilayah Indonesia. Bukan hanya di Indonesia bagian Barat, tetapi juga di Indonesia bagian Timur,” paparnya.
Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, hal tersebut harus menjadi semangat kebangsaan yang digelorakan semua rakyat Indonesia. Semangat bahwa Indonesia adalah bangsa berdaulat.
“Bahwa kita tidak bisa didikte oleh negara lain, melainkan kita berdiri sejajar dengan negara-negara lain. Itulah Indonesia yang berdaulat,” tegas Puan.
Tugu Trikora dibangun di Pulau Lembeh, Bitung, karena di lokasi itulah TNI melakukan pendaratan awal sebelum membebaskan Irian Barat. Di area Tugu Trikora juga terdapat sebuah pesawat DC-3 Dakota TNI AU yang pernah digunakan dalam operasi Trikora.
Pembangunan patung Soekarno di Tugu Trikora pun diharapkan bisa segera rampung. Puan menyatakan, ingin kembali ke Pulau Lembeh untuk melihat patung Bung Karno ketika sudah jadi.
“Patung Bung Karno melengkapi cerita sejarah tentang Trikora di Pulau Lembeh ini,” ungkap mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu. (PAR/RG4)
Editor : Redaksi
