_(1).jpg)
BACASAJA.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada seluruh Anggota Dewan yang sedang menjalankan masa reses pada pada 15 April sampai 16 Mei 2022 untuk turun langsung mendengar aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) jelang mudik Lebaran. Apalagi, kata Puan, sejumlah permasalahan dari mulai pasokan, distribusi hingga lonjakan harga bahan pangan kerap terjadi sebelum memasuki Hari Raya Idulfitri.
Untuk itu, seluruh Anggota DPR perlu melakukan fungsi pengawasan untuk memantau harga pangan dan seluruh aktifitas di dapil.
“Seperti pengamanan dan pengawasan pasokan serta distribusi bahan pangan selama bulan Ramadan dan Idulfitri, persoalan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),” kata Puan, Senin (18/4/2022).
Selain itu, Puan juga mengimbau, agar seluruh Anggota DPR dapat mengawasi kesiapan arus mudik lebaran yang baru dapat dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, persiapan penyelenggaraan ibadah haji juga tak luput dari perhatian.
“Penerapan PPKM dan kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M, serta permasalahan penipuan investasi ilegal," kata Puan.
Kata Puan, masa reses merupakan kesempatan bagi seluruh Anggota DPR RI untuk menyapa dan mendengar aspirasi rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
“Mendengarkan keluh kesah rakyat, menjelaskan tugas konstitusional yang telah kita laksanakan, dan ikut memperkuat dan mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong, semangat untuk kerja bersama memajukan Indonesia,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.
Puan juga meminta kepada seluruh stakeholder untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat mudik lebaran di kampung halaman. Menurutnya, perlu koordinasi antara pemerintah daerah dengan pengelola tempat wisata saat libur Lebaran.
“Tekankan agar kapasitas di tempat wisata tidak melebihi ketentuan, dan upayakan menerapkan manajemen protokol kesehatan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan kerumunan di tempat wisata,” pesan mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu. (PAR/RG4)
Editor : Redaksi
