BACASAJA.ID - Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menyatakan, akan lebih baik bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti arahan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, daripada mengikuti keinginan Luhut Binsar Pandjaitan.
Pasalnya, gejolak wacana penundaan Pemilu 2024 telah membuat Presiden Joko Widodo harus membuat pilihan bijak dalam menggandeng gerbong politik.
Menurut Saiful Anam, Jokowi akan lebih berwibawa dan bisa lebih menjaga legasi kepemimpinan yang baik hingga 2024, jika tegak lurus mengikuti arahan Megawati Soekarnoputri.
Jokowi diminta jangan sampai tergoda dengan wacana yang dilemparkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal penundaan pemilu 2024.
Dia mengatakan, dengan adanya penegasan dari Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, terkait tidak adanya penundaan pemilu, maka hal tersebut menandakan bahwa wacana penundaan pemilu ditentang PDIP.
Pasalnya, Megawati sudah tegas menolak wacana penundaan pemilu. Sementara Luhut merupakan sosok yang sempat memunculkan wacana ini ke publik.
Saiful Anam yakin Megawati memiliki data yang lebih valid daripada Luhut. Sebab, Megawati masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Yang bersangkutan (Megawati) pasti mendapatkan informasi yang lebih valid tentang data dan fakta mengenai efek penundaan pemilu. BRIN sebuah lembaga kredibel yang ada dan diakui Indonesia, tentunya sudah memiliki data yang valid tentang data siapa saja yang menginginkan penundaan pemilu atau tidak," ujar Saiful
Presiden Jokowi harus merespon dengan serius apa disampaikan oleh Megawati. Salah satunya dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang dengan sengaja menghembuskan isu penundaan pemilu.
“Termasuk misalnya melakukan pencopotan terhadap Luhut yang sengaja menginginkan adanya penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden,” katanya.
Menurut Saiful, citra Jokowi akan menjadi lebih baik jika mengikuti arahan Megawati.
Dibanding mengikuti keinginan pihak-pihak lain yang justru bisa menjatuhkan nama baiknya. (*/rg4)
Editor : Redaksi
