SURABAYA – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, mendorong Pemerintah Kota Surabaya menerapkan skema hybrid dalam pelaksanaan digitalisasi parkir menyusul kegaduhan yang muncul di masyarakat beberapa hari terakhir. Ia menilai transformasi digital harus dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga maupun juru parkir (jukir) di lapangan.
Achmad menjelaskan, konsep digitalisasi parkir merupakan langkah positif, namun implementasinya harus berpijak pada kondisi riil di lapangan. Karena itu, skema hybrid—yang menggabungkan pembayaran digital dan manual—dinilai sebagai solusi transisi yang ideal.
Baca juga: SILPA APBD Surabaya Rp516,826 Miliar, Anggota DPRD dari Nasdem ini Malah Curiga, Ada Apa?
“Digitalisasi itu langkah maju, tapi jangan memaksa sebelum sistem benar-benar siap. Kami mendorong pemkot melakukan penyesuaian dengan skema hybrid supaya tidak terjadi kegaduhan seperti beberapa hari ini,” ujarnya.
Baca juga: Dukung Penolakan Warga Barata Jaya, DPRD Surabaya Desak Audit Izin Toko Miras Spiritshaus
Ia menyoroti berbagai persoalan yang terjadi, mulai dari aplikasi pembayaran yang belum sepenuhnya stabil, tingkat literasi digital warga yang berbeda-beda, hingga kesiapan jukir yang masih terbatas. Menurutnya, aspek-aspek tersebut harus menjadi pertimbangan serius pemkot sebelum menerapkan sistem digital secara penuh.
Komisi C juga mendesak pemkot menyiapkan infrastruktur pendukung secara komprehensif, seperti kualitas jaringan internet, kesiapan perangkat validasi pembayaran, hingga pelatihan yang memadai bagi jukir yang menjadi ujung tombak di lapangan.
Baca juga: Warga Barata Jaya Surabaya Tolak Toko Miras Spiritshaus, Ancam Gelar Aksi Demo
“Yang penting jangan tergesa-gesa. Edukasi harus jalan, uji coba harus diperpanjang, dan jukir harus dilibatkan. Kalau semua siap, baru full digital,” tegasnya. (dims)
Editor : Redaksi