BACASAJA.ID - Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan soal pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan CEO Air Products Seifi Ghasemi yang baru saja berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Washington DC, Amerika Serikat, Kamis malam (12/05/2022) waktu setempat.
Bahlil menyebut, pertemuan ini juga membahas rencana investasi Air Products sebesar US$ 15 miliar di Indonesia. Untuk saat ini, menurutnya sudah terealisasi tahap pertama sebesar US$ 7 miliar alias Rp 10,2 triliun (asumsi kurs Rp 14.667/US$). Bahlil mengatakan, rencana investasi perusahaan penyedia teknologi pemrosesan gas berbasis di Amerika Serikat ini ditujukan untuk mengembangkan proyek hilirisasi batu bara menjadi gas seperti Dimethyl Ether (DME), methanol, hingga hidrogen.
"Pertama adalah proyek DME di Sumatera Selatan, konstruksi sudah berjalan. Kedua, methanol dengan KPC di Kalimantan Timur, membangun methanol dan ethanol di Cepu. Adalah bagian dari upaya Bapak Presiden membangun hilirisasi produknya, subsidi impor (LPG)," kata Bahlil, seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (13/05/2022).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat ditemui usai pertemuan mengatakan, dari rencana investasi Air Products sebesar US$ 15 miliar, untuk saat ini sudah terealisasi tahap pertama sebesar US$ 7 miliar alias Rp 10,2 triliun (asumsi kurs Rp 14.667/US$).
"Adalah project DME, metanol di Balongan, dan mau membangun juga metanol di Cepu, sisanya kita akan bikin hidrogen yang akan dibangun di Indonesia dengan memanfaatkan bendungan-bendungan yang dimiliki negara," ucap Bahlil.
Bahlil juga menyampaikan, dari hasil diskusi Presiden dengan CEO Air Products, terdapat juga rencana akan membangun industri dari hulu ke hilir di bidang petrokimia.
"Sekarang tugasnya adalah pemerintah Indonesia harus segera mengeksekusi. Karena uangnya sudah ada, project-nya sudah ada," kata Bahlil.
'Saya pikir pertemuan hari ini dengan Bapak Presiden dengan pak Seifi ini menunjukkan bahwa investasi di Indonesia tidak hanya dikuasai suatu negara tertentu tapi sudah merata," jelasnya. (*)
Editor : Redaksi