Oleh : Salamuddin Daeng
Kerja keras Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) akhirnya membuahkan hasil. Kementerian ini resmi menjadi kementerian dengan angaran kelola terbesar tahun 2025. Angaran yang datang dan masuk di tengah tahun ini menjadi tantangan tersendiri bagi Maruarar Sirait dan Timnya untuk tancap gas pada gigi 5 untuk percepatan penyerapan angaran.
Baca Juga: Pemerintah Perkokoh Pengawasan Terintegrasi di Kawasan Perairan
Salah satu yang membanggakan adalah turunnya dana dari Danantara senilai 130 triliun rupiah. Dana ini berasal dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kemudian dialihkan untuk menjadi liquiditas pembiayaan perumahan. Liquiditas yang sebelumnya ada di perbankkan BUMN Diduga menganggur dan banyak kebocoran akan diefektifkan untuk pembiayaan perumahan masyarakat berpendapatan rendah.
Dana KUR dari Danantara untuk pembiayaan perumahan ini menunjukkan tiga hal yakni 1) Negara dan pemerintah Indonesia banyak uang, namun selama ini banyak uang tersebut menganggur. 2) Meningkatkan kepercayaan Presiden Prabowo selaku pimpinan Danantara kepada Kementerian PKP. 3). Kementerian PKP dianggap paling siap dalam mengelolah kelebihan Liquditas yang tersedia di dalam negeri.
Sebelumnya kementerian PKP berhasil dalam melakukan terobosan anggaran untuk meningkatkan pembiayaan perumahan melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWN) dari 5% menjadi 4%. Kebijakan ini meningkatkan anggaran pembiayaan perumahan senilai 130 triliun rupiah. Dana tersebut terbagi dua yakni untuk perumahan komersial 80 triliun rupiah dan pembiayaan perumahan subsidi 50 triliun rupiah.
Baca Juga: Menteri KKP Wahyu Trenggono: Kebijakan Penangkapan Terukur demi Tekan Perubahan Iklim
Sementara modal dasar PKP untuk pembangunan perumahan adalah dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Dana Fasilitas Liquiditas Pembangunan Perumahan (FLPP). Nilai dana Tepera FLPP tersebut mencapai 120 triliun rupiah. Seluruh dana tersebut telah dan akan digunakan untuk pembangunan rumah subsidi.
Secara keseluruhan dana kelola kementerian PKP mencapai 380 triliun rupiah, yang menjadikan kementerian ini sebagai satu satunya kementerian dengan dana kelola tiga kali lebih besar dari Kementerian Pertahanan. Belum ditambah dukungan dana lainya dari APBN tani Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) dan dukungan dana dari Corporat Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang juga cukup besar.
Dana yang besar yang datang di pertengahan tahun menjadi signal bahwa kapasitas keuangan Indonesia sangat besar dan siap menjadi negara yang mandiri dari sisi keuangan. Indonesia tidak lagi mengandalkan pinjaman luar negeri sebagai sumber liquiditas untuk pembiayaan pembangunan. Dengan adanya pemotongan anggaran APBN telah menjadi signal kuat bahwa sistem Angaran defisit telah berakhir dan menjadi peta jalan mengurangi ketergantungan pada utang.
Baca Juga: KKP Berencana Bangun Dermaga di Sine Tulungagung
Bagi kementerian PKP kerja keras tanpa kenal lelah dalam menyiapkan berbagai regulasi, organisasi dan kelembagaan yang kuat, serta sosialisasi yang masif dalam rangka mendapatkan dukungan masyarakat bagi pembangunan tiga juta rumah. Bagaimana pun juga semua tergantung rakyat, daya beli rakyat dan kesadaran rakyat untuk berubah menjadi lebih baik. Karpet merah bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) telah digelar oleh Presiden Prabowo. (*)
Editor : Redaksi
