Pemkot Surabaya Bersama Kementerian PKP Siap Perbaiki 4.000 Rumah Tidak Layak Huni di Tahun 2026

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Surabaya
Kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Surabaya

i

SURABAYA- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang dinilai berhasil dalam menggerakkan ekosistem perumahan dan ekonomi rakyat secara berkesinambungan. Hal ini disampaikan, saat ia melakukan tinjauan langsung rumah usulan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Minggu (3/5/2026). 

Menteri Maruarar menegaskan bahwa tahun ini alokasi bantuan perumahan di Jawa Timur meningkat drastis, dari 3.000 unit menjadi 33.000 unit. Menurutnya, Surabaya menjadi motor penggerak utama karena mampu mengintegrasikan perbaikan hunian tidak layak dengan penguatan ekonomi keluarga melalui akses perbankan.

"Di Surabaya ini paling besar. Kami tidak hanya bicara soal rumah yang bocor atau WC mampet, tapi bagaimana ekonomi keluarga terangkat. Kami masukkan program KUR Perumahan melalui Bank BTN dan PNM Mekaar. Bunganya sangat murah, hanya sekitar 0,5 persen per bulan agar tidak ada lagi rentenir," ujar Maruarar usia meninjau. 

Ia juga menyoroti bagaimana satu proyek perbaikan rumah mampu menciptakan multiplier effect bagi banyak sektor. Dari 33.000 rumah yang dibantu, diprediksi akan menyerap hingga 99.000 tenaga kerja, belum termasuk pengemudi logistik hingga pemilik toko bangunan UMKM.

“Ini akan mengerakan semua sektor. Bahkan warung-warung jualan di sekitar proyek juga akan ikut merasakan. Karena, para pekerja pasti makan. Jadi ekonomi akan bergerak luar biasa,” imbuhnya. 

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa kunci keberhasilan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Surabaya adalah semangat gotong royong yang diusung dalam program Kampung Pancasila. 

Wali Kota Eri mengungkapkan, kemampuan APBD Kota Surabaya untuk memperbaiki Rutilahu sebenarnya berada di kisaran 2.400 unit per tahun. Namun, berkat sinergi dengan kementerian dan sektor swasta, jumlah rumah yang diperbaiki melonjak drastis di tahun ini. 

"Tahun ini InsyaAllah bisa mencapai 4.000 unit. Pemkot bisa melakukan 2.400, lalu Pak Menteri PKP menyumbang 1.000 unit. Sisanya dibantu oleh pengembang besar seperti Pakuwon dan Ciputra," ungkap Wali Kota Eri.

Ia menegaskan bahwa membangun kota tidak bisa hanya mengandalkan APBD, tetapi juga sinergi dan gotong royong dari semua sektor. "Saya gerakkan pengusaha melalui Kampung Pancasila. Setelah mereka bantu, saya tunjukkan hasilnya, mereka percaya dan alhamdulillah tahun ini bisa 4.000 rumah," tambahnya.

Selain program BSPS, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai pengembangan Rumah Susun Milik (Rusunami) bagi generasi muda atau di Surabaya. Wali Kota Eri menyebut bahwa untuk rumah subsidi tapak, lahannya sudah sulit ditemukan di tengah kota, sehingga pengembangannya akan diarahkan ke wilayah Surabaya Raya.

"Untuk rumah subsidi, Pak Menteri tadi sampaikan di wilayah Surabaya Raya. Kalau di dalam kota, kita kembangkan Rusunami sesuai arahan beliau," pungkasnya. (*)

Berita Terbaru

Sikapi Proses PAW Wagub Sulbar: Polda Sulbar Jamin Kamtibmas, Awasi Potensi Pelanggaran Tanpa Campuri Proses Politik

Sikapi Proses PAW Wagub Sulbar: Polda Sulbar Jamin Kamtibmas, Awasi Potensi Pelanggaran Tanpa Campuri Proses Politik

Senin, 03 Agu 2026 17:16 WIB

Senin, 03 Agu 2026 17:16 WIB

POLDA SULBAR - Menanggapi berbagai pertanyaan masyarakat terkait pengawalan proses Pengisian Anggota Wakil (PAW) Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Kepolisian…

Wali Kota Eri Cahyadi Tekankan Akuntabilitas Calon Dirut KBS, Audit Independen Jadi Pengawasan

Wali Kota Eri Cahyadi Tekankan Akuntabilitas Calon Dirut KBS, Audit Independen Jadi Pengawasan

Senin, 03 Agu 2026 14:55 WIB

Senin, 03 Agu 2026 14:55 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan akuntabilitas menjadi syarat utama bagi calon Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda)…

BRI dan Telkom dalam Radar KPK Berkaitan Kasus Dugaan Pengadaan Mesin EDC

BRI dan Telkom dalam Radar KPK Berkaitan Kasus Dugaan Pengadaan Mesin EDC

Senin, 03 Agu 2026 14:48 WIB

Senin, 03 Agu 2026 14:48 WIB

JAKARTA- KPK mengungkap adanya keterkaitan perkara pengadaan mesin EDC di Bank BRI dengan layanan notifikasi perbankan oleh PT Telkom. KPK menyebut kedua…

MUI Suarakan Hukuman Mati bagi Koruptor

MUI Suarakan Hukuman Mati bagi Koruptor

Senin, 03 Agu 2026 14:42 WIB

Senin, 03 Agu 2026 14:42 WIB

JAKARTA- Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor. Hukuman tersebut dinilai mampu memberikan efek jera karena telah…

Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan: Tanamkan Budaya Polisi Baik Mulai dari Rasa Memiliki dan Tanggung Jawab

Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan: Tanamkan Budaya Polisi Baik Mulai dari Rasa Memiliki dan Tanggung Jawab

Senin, 03 Agu 2026 14:38 WIB

Senin, 03 Agu 2026 14:38 WIB

POLDA SULBAR - Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menyampaikan renungan mendalam kepada seluruh jajarannya, menegaskan bahwa membangun budaya …

KPRI Sejahtera Jombang Bergolak Lagi, Anggota Pertanyakan Pembelian Tanah Rp124 Miliar Tanpa Persetujuan

KPRI Sejahtera Jombang Bergolak Lagi, Anggota Pertanyakan Pembelian Tanah Rp124 Miliar Tanpa Persetujuan

Senin, 03 Agu 2026 12:56 WIB

Senin, 03 Agu 2026 12:56 WIB

JOMBANG- Anggota KPRI Sejahtera Jombang, Jawa Timur, mempertanyakan keputusan pengurus yang membeli aset berupa tanah menggunakan dana koperasi tanpa melalui…