TULUNGAGUNG - Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyepakati anggaran KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Tulungagung dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk pelaksanaan Pemilukada 2024.
Kesepakatan itu ditandai dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pj Bupati Tulungagung, KPU Tulungagung, dan Bawaslu Tulungagung.
Dalam kesepakatan itu menerangkan KPU Tulungagung bakal menerima dana hibah sebesar Rp 53,4 miliar dan Bawaslu Tulungagung sebesar Rp 17 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.
Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengatakan pemberian dana hibah tersebut merupakan kewajiban Pemkab Tulungagung dalam menjalankan peraturan pemerintah.
“Memang idealnya sesuai dengan surat Mendagri di tahap I tahun 2023 senilai 40 persen kemudian sisanya di 2024 senilai 60 persen,” kata Heru Suseno, selepaa penandatanganan NPHD di Pendopo Kongasarum Kusumaningbongso, Senin, (20/11/23).
Meski demikian Pemkab Tulungagung belum bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Untuk sementara pemkab mencairkan anggaran sebesar 8 miliar untuk KPU dan 2 miliar untuk Bawaslu.
“Nanti 2024 kita lihat dulu pemanfaatan anggaran bisa dimulai bulan apa, biasanya kan Januari. Begitu januari itu bisa dimanfaatkan maka akan segera diproses,” ulasnya.
Ketua KPU Tulungagung, Susanah menjelaskan bahwa anggaran tersebut dianggap cukup bagi KPU. Pasalnya, anggaran yang dicairkan merupakan anggaran awal dan akan ditambah oleh Pemkab Tulungagung sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun.
“Sebenarnya tidak jauh (perbedaan) di pengajuan awal masih ada anggaran Covid-19. Praktis kita keluarkan anggaran, dan munculah anggaran 53,4 miliar,” ulas Susanah.
Senada dengan Susanah, Ketua Komisioner Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Pungki Dwi Puspito mengatakan anggaran tersebut dianggap cukup.
“Ya untuk honor Panwascam, dan Desa,” kata Pungki.
Pungki melanjutkan pihaknya bakal menggunakan anggaran itu sebaik-baiknya (Lyon/JP).
Editor : Redaksi
