SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sukses mempertahankan predikat “A” (memuaskan) untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2023. Penghargaan atas prestasi tersebut diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam program “RBExperience” yang dihadiri langsung oleh Wapres KH Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri, Rabu (6/11/2023).
Dengan mempertahankan predikat “A”, Surabaya sukses melanjutkan prestasi tahun 2022, hingga akhirnya Pemkot Surabaya berhasil meraih kembali predikat A SAKIP di 2023. Penilaiannya terdiri dari berbagai indikator perencanaan dan pengukuran kinerja birokrasi secara rigid dan terukur.
Penerima penganugerahan Zona Integritas di lingkungan Pemkot Surabaya kali ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Kota Surabaya. Dari total 514 kabupaten/kota di Tanah Air, hanya 15 kabupaten/kota yang memiliki predikat SAKIP “A”.
“Tentu penghargaan ini bukan tujuan karena gol akhir Pemkot Surabaya adalah untuk masyarakat. Penghargaan ini menjadi bahan evaluasi, tentang bagaimana akuntabilitas kinerja dijalankan, tentang bagaimana dampak kinerja bisa kita ukur dengan baik,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.
Eri membeberkan, kunci akuntabilitas kinerja adalah mendetilkan semua perencanaan hingga pengukuran hasil program yang telah dijalankan, dengan fokus pada dampak yang berkaitan dengan penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, penguatan belanja produk dalam negeri, digitalisasi pelayanan publik, hingga penurunan stunting.
Eri menuturkan, Pemkot Surabaya juga melakukan transformasi paradigma kerja agar lebih efektif dalam melahirkan dampak positif ke masyarakat.
“Kami melakukan transformasi bagaimana memacu efektivitas kerja Pemkot Surabaya. Kami bikin ada klasifikasi ketat bahwa minimal 80 persen kerja birokrasi harus berkaitan dengan outcome, dengan dampak yang langsung dirasakan masyarakat, dan hanya tak sampai 20 persen yang berkaitan dengan aktivitas administrasi seperti perencanaan serta pelaporan,” jelas mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya tersebut.
Dampak kinerja pun terukur dengan baik. Tingkat kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 4,65 persen per Maret 2023 berdasarkan data terbaru BPS. Angka investasi per semester I/2023 juga meningkat menjadi Rp 19,9 triliun. Surabaya juga berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara signifikan menjadi 7,62 persen.
Kota Surabaya juga menjadi pencetak rekor penurunan prevalensi stunting terbaik se-Indonesia. Prevalensi stunting Surabaya berada di angka 4,8 persen menurut SSGI tahun 2022, merupakan yang terendah di Tanah Air. Bila berdasar bulan penimbangan serentak, prevalensi stunting di Surabaya malah jauh lebih rendah lagi.
Penurunan stunting di Surabaya sangat signifikan lantaran pada 2021 prevalensinya masih di angka 28 persen. Jumlah balita stunting di Kota Pahlawan hingga bulan November 2023 hanya tinggal 344 kasus, menurun drastis dibanding 2022 yang tercatat ada 923 balita mengalami stunting.
“Beberapa pembenahan secara terus menerus. Bagaimana pohon kinerja atau Cascading kita bikin rinci mendetailkan kinerja dan indikator kinerja. Siapa mengerjakan apa di birokrasi menjadi jelas. Jadi tidak tumpang tindih, tetapi kolaboratif agar dampak program di masyarakat lebih terasa,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres KH Ma’ruf Amin mengapresiasi instansi pemerintah yang terus bekerja dan berhasil meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. “Sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah. Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif, dan serentak, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah,” pungkas Ma’ruf Amin. (*)
Editor : Redaksi
