Prognosis Defisit Akhir Tahun 2024 Lebih Target Hingga Rp609,7 Triliun, Begini Respon Banggar DPR

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.

i

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, belanja negara hingga Semester I-2024 sudah mencapai Rp1.398 triliun, atau 42 persen dari target APBN 2024. Sementara itu, pendapatan negara masih sangat rendah, yakni Rp1.320,7 triliun dengan penerimaan perpajakan lebih rendah dari tahun lalu.

Untuk mengantisipasi pembengkakan defisit APBN 2024, pihaknya meminta pemerintah untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada 2023

“Pimpinan Banggar meminta pemerintah hati-hati sebab defisit APBN lebih besar dari target. UU APBN 2024 merencanakan defisit 2,29 persen PDB atau senilai Rp522,8 triliun, namun prognosis defisit hingga akhir tahun potensi capai 2,7 persen setara Rp609,7 triliun,” kata Said saat rapat kerja dengan pemerintah, di Ruang Rapat Banggar, Jakarta, Senin (8/7/2024) seperti dilansir laman resmi DPR.

Ia menyatakan belanja pemerintah dalam APBN 2024 akan bengkak, menyebabkan defisit ikut terkerek naik.

“Potensi pembengkakan belanja dari rencana Rp3.325,1 triliun menjadi Rp3.412,2 triliun. Kami menyadari sepenuhnya karena berbagai gejolak sebulan terakhir mau tidak mau kami menyiapkan diri Banggar jika pemerintah memerlukan tambahan dari SAL, sisa anggaran lebih,” ujarnya.

“Proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu siginfikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, tidak perlu dilanjutkan dan dipertimbangkan ulang”

Said mengatakan, Banggar siap mendukung pemerintah memanfaatkan SAL tersebut. “Proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu siginfikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, tidak perlu dilanjutkan dan dipertimbangkan ulang,” pungkasnya.

Mencermati laporan realisasi semester I-2024, pendapatan negara mencapai Rp 1.320,7 triliun atau 47 persen dari target APBN 2024. Capaian ini cukup meyakinkan untuk mencapai target hingga akhir tahun, akan tetapi pemerintah perlu mewaspadai realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah dibanding periode yang sama di tahun lalu.

Penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.028 triliun atau hanya 44,5�ri target, padahal semester I tahun 2023 mencapai 56,4 persen. (dpr)

Berita Terbaru

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong masyarakat agar memastikan data pendidikan dalam dokumen kependudukan selalu diperbarui. Langkah ini…

Kejaksaan Negeri Ponorogo Perpanjang Penahanan Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Rp3,6 Miliar

Kejaksaan Negeri Ponorogo Perpanjang Penahanan Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Rp3,6 Miliar

Jumat, 04 Sep 2026 12:33 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:33 WIB

PONOROGO- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi…

Kasus Dugaan Korupsi RSUD dr. Mohammad Zyn, Kejaksaan Negeri Sampang Periksa 40 Saksi

Kasus Dugaan Korupsi RSUD dr. Mohammad Zyn, Kejaksaan Negeri Sampang Periksa 40 Saksi

Jumat, 04 Sep 2026 12:29 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:29 WIB

SAMPANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang telah memeriksa 40 orang saksi dalam penyidikan dugaan penyalahgunaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD…