JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) MH Said Abdullah menyebut ada sejumlah agenda strategis yang menjadi PR pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Said, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan. Selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif.
Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96 persen, dan pada Maret 2024 penduduk miskin mencapai 9,03 persen,
Jadi, “Selama 10 tahun tingkat kemiskinan hanya turun 1,93 persen, apalagi kita juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa,” kata Said Abdullah, dalam keterangannya dikutip Senin (21/10/2024).
Dia menambahkan, pada tahun 2014 tingkat kesenjangan sosial (rasio gini) mencapai 0,414 dan pada Maret 2024 di level 0,379 atau turun 0,035.
“Presiden Prabowo perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif. Mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja,” ujarnya.
Agenda strategis lainnya, lanjut Said, Presiden Prabowo perlu memberi perhatian besar untuk perbaikan sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan.
Pasalnya, sejak mandatori anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara di tahun 2003 sampai sekarang atau 21 tahun yang lalu, mayoritas angkatan kerja sebanyak 149 juta, 54 persennya hanya lulusan SMP ke bawah.
Akibatnya, republik ini tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendepatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas. Apalagi menjadi high income country.
Selama 10 tahun terakhir, lanjut Said, Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan impor pangan dan energi. Padahal keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara.
“Selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar. Ekspor sektor pertanian kita mencapai 61,4 miliar USD sedangkan impor kita mencapai 98,46 miliar USD Defisit sebesar 37, miliar USD. Dengan kurs Rp. 15.400 nilai impor hasil pertanian kita mencapai Rp. 569,8 triliun,” bebernya.
“Pada periode 2014-2023 impor migas mencapai angka fantastis, yakni 278,5 miliar USD, dengan kurs Rp. 15.400/ USD, maka nilai impor migas 9 tahun terakhir mencapai Rp. 4.288,9 triliun,” sambung Said.
Menghadapi persoalan ini, menurutnya tidak mudah, harus melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Hal inilah yang akan menjadi tantangan Presiden Prabowo ke depan.
“Dan selamat bekerja Presiden Prabowo,” ucap Ketua DPP PDI Perjuangan ini memungkasi keterangannya. (pdip)
Editor : Redaksi
