BACASAJA.ID — Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo, Ahmad Hudri mendorong transformasi FKUB menjadi infrastruktur sosial perdamaian yang berperan aktif mencegah konflik dan memperkuat kerukunan masyarakat.
Gagasan tersebut disampaikan Ahmad Hudri saat menjadi narasumber dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 14–18 November 2026.
Dalam forum tersebut, Hudri berbagi pandangan bersama Ketua FKUB Kabupaten Mimika Jeffery C. Hutagalung dan Ketua FKUB Kota Manado Pdt. Handry Dengah.
Hudri menegaskan, kerukunan umat beragama tidak cukup dimaknai sebagai kondisi tanpa konflik. Menurutnya, kerukunan harus dibangun melalui sistem sosial yang mampu mencegah konflik, mengelola perbedaan, serta memulihkan hubungan masyarakat ketika terjadi ketegangan.
“FKUB tidak boleh hanya hadir ketika konflik terjadi. FKUB harus menjadi bagian dari infrastruktur sosial yang bekerja setiap hari untuk membangun kepercayaan, memperkuat komunikasi lintas agama, mendeteksi potensi konflik, dan merawat perdamaian secara berkelanjutan,” kata Hudri.
Ia menjelaskan, FKUB perlu mengubah pola kerja dari lembaga yang cenderung reaktif menjadi institusi yang proaktif dan strategis. Peran tersebut mencakup pencegahan konflik, pengelolaan konflik, hingga pemulihan hubungan sosial.
Untuk menjalankan fungsi tersebut, Hudri menilai perlu adanya penguatan kelembagaan, kaderisasi pemuda lintas agama, pelibatan perempuan, pendidikan moderasi beragama, serta kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil.
Dalam kesempatan itu, Hudri juga memperkenalkan sejumlah program FKUB Kota Probolinggo, di antaranya FKUB Goes to School, Kader Pemuda Moderasi Beragama, Forum Kader Perempuan Moderasi Beragama, EcoHarmony, Rumah Ibadah Ramah Anak, serta penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas keagamaan.
Menurutnya, program kerukunan harus menyentuh persoalan nyata masyarakat, seperti pendidikan, lingkungan, perlindungan anak, ketahanan pangan, dan solidaritas sosial.
“Kerukunan tidak cukup hanya dibicarakan di ruang-ruang dialog. Kerukunan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui kerja bersama,” ujarnya.
Hudri juga menekankan pentingnya menjaga independensi, kredibilitas, dan sikap tidak memihak dalam menjalankan fungsi FKUB. Ia menyebut FKUB harus menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus jembatan komunikasi antarkelompok masyarakat.
Konferensi Kota Toleran II 2026 diselenggarakan SETARA Institute bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama.
Melalui forum tersebut, Hudri berharap penguatan peran FKUB dapat menjadi bagian dari upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Editor : Redaksi