JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) periode anggaran 2019–2022.
Kali ini, KPK menahan Bagus Wahyudiono (BW), yang merupakan staf anggota DPR RI berinisial AS. Penahanan dilakukan setelah Bagus menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, penahanan Bagus dilakukan untuk 20 hari pertama, mulai 16 November hingga 5 Desember 2026.
"Selanjutnya, terhadap BW dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 16 November–5 Desember 2026," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Senin.
Bagus kini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, kasus ini diduga bermula ketika AS, yang menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, memperoleh alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat selama empat tahun berturut-turut.
Rinciannya, AS diduga mendapatkan alokasi dana hibah sebesar Rp48,9 miliar pada 2019, Rp27,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
Dengan demikian, total alokasi dana hibah yang diduga diperoleh AS selama periode tersebut mencapai Rp291,5 miliar.
KPK juga mengungkap dugaan praktik permintaan biaya komitmen atau commitment fee dalam pengelolaan dana hibah tersebut.
AS diduga meminta biaya komitmen sebesar 15–20 persen kepada anggota DPRD Jawa Timur yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.
Selain itu, AS diduga meminta biaya komitmen sebesar 20–25 persen kepada koordinator lapangan (korlap) yang bertugas membentuk kelompok masyarakat (pokmas) dan menyusun proposal permohonan dana hibah.
Dalam perkara ini, Bagus diduga memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pengajuan dan pengelolaan dana hibah.
KPK menyebut AS menugaskan Bagus untuk mengoordinasikan usulan pekerjaan yang menggunakan dana hibah, sekaligus menjadi penghubung dan koordinator para korlap.
Tugas lainnya meliputi memeriksa kelengkapan dokumen usulan, mengoordinasikan penyerahan biaya komitmen dari para korlap, mengelola uang yang diterima, hingga merekapitulasi setiap pengeluaran AS.
Dari dugaan penyerahan biaya komitmen selama periode 2019–2022, KPK mengungkap total uang yang diterima mencapai Rp41,7 miliar.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp40,5 miliar diduga diterima AS, sedangkan Bagus mendapatkan bagian sekitar Rp1,26 miliar.
"Dari penyerahan permintaan atas commitment fee dalam periode 2019–2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar, yang mana sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BW mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar," ujar Taufik.
Atas dugaan perbuatannya, Bagus bersama AS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Penahanan Bagus merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur yang sebelumnya telah menjerat sejumlah pihak.
KPK sebelumnya menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut. Kasus ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Sahat Tua Simanjuntak, pada Desember 2022.
Pada 2 Oktober 2025, KPK mengumumkan identitas 21 tersangka dalam pengembangan kasus tersebut. Namun, pada 16 Desember 2025, KPK menghentikan penyidikan terhadap salah satu tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Kusnadi, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.
Pengembangan penyidikan kasus dana hibah Jatim ini menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap dugaan praktik korupsi dalam penyaluran dana hibah kepada kelompok masyarakat di Jawa Timur.
Editor : Redaksi