JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Pendalaman terkait delapan paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia.
Perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. KPK terlebih dahulu mengkaji apakah temuan ICW tersebut mengandung unsur dugaan korupsi dan termasuk dalam kewenangan KPK.
"Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 10 November 2026.
"Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis. Apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan," kata Budi menambahkan.
Budi menjelaskan, dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) perlu ditelaah secara menyeluruh. Penilaian tidak hanya melihat hasil akhir pengadaan, tetapi juga mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
"Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan. Maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait," ujarnya.
Menurut Budi, KPK telah berulang kali mengingatkan instansi pemerintah agar berhati-hati dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Sebab, sektor tersebut berdasarkan SPI termasuk salah satu area yang memiliki potensi korupsi cukup tinggi.
KPK juga menyoroti kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
"Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja," kata Budi.
Meski demikian, KPK belum memastikan langkah pemeriksaan terhadap kementerian terkait maupun Raffi Ahmad. Budi menyebut, institusi terkait juga melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan tersebut.
"Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut, ya," ujarnya.
Sebelumnya, ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia. Pengadaan itu sekitar total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002.
Temuan tersebut berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian. Serta, lembaga tahun anggaran 2023–2026 melalui portal data.inaproc.id milik LKPP.
Dari delapan paket tersebut, lima paket berasal dari Kemendikbudristek pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025–2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.
ICW menyoroti pengadaan tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan terkait transparansi. Serta, persaingan dalam proses pengadaan, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga dugaan benturan kepentingan.
Sorotan itu turut menjadi perhatian karena Raffi Ahmad saat ini menjadi pejabat negara. Saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Editor : Redaksi
