JAKARTA– KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap anggota DPR, Anwar Sadad, dan mantan stafnya, Bagus Wahyudyono. Keduanya merupakan tersangka dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan mereka sedianya diperiksa penyidik pada Senin, 9 November 2026. Namun, baik Anwar maupun Bagus menyatakan tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan berbeda.
Anwar, anggota Fraksi Partai Gerindra DPR, mengaku tidak dapat hadir karena telah memiliki agenda kegiatan reses. Sementara itu, Bagus berhalangan hadir karena kondisi kesehatannya belum memungkinkan.
“Penyidik sudah melakukan komunikasi dengan keduanya,” ujarnya, Selasa 10 November 2026. “Karena itu, penjadwalan ulang akan dilakukan untuk Senin depan (16 November 2026).”
Budi berharap kedua tersangka dapat memenuhi panggilan penyidik pada jadwal pemeriksaan berikutnya. Keterangan mereka diperlukan agar proses penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut dapat segera dituntaskan.
Selain menetapkan Sadad sebagai tersangka, penyidik juga telah mendalami dugaan aliran dana hasil korupsi tersebut kepada keluarganya. Penyidik mengindikasikan sebagian hasil korupsi tersebut telah diubah menjadi aset dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain.
“Jadi materinya mungkin terkait dengan asset recovery,” kata Direktur Penindakan KPK, Achmad Taufik Husein. “Tim penyidik menyampaikan adanya aliran-aliran dana hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset.”
Taufik mengatakan penyidik perlu mengonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka maupun pihak lain yang namanya digunakan. “Ini perlu dikonfirmasi, baik kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim,” ucapnya.
Terkait perkara korupsi dana hibah untuk Pokmas dari APBD Jatim itu, KPK telah menetapkan 21 tersangka. Empat tersangka, termasuk Sadad dan Bagus, sebagai penerima suap, dan 21 tersangka sebagai pemberi suap.
KPK menduga Sadad memperoleh alokasi dana hibah senilai Rp291,5 miliar saat menjadi anggota DPRD Jatim periode 2019-2022. Dia diduga meminta komitmen biaya 15-20 persen kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah.
KPK juga menyita sejumlah aset milik Sadad dan Bagus yang bernilai sekitar Rp22 miliar. Di antaranya berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, dan stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) di Jawa Timur.
Editor : Redaksi
