JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh anggota DPR RI harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku. Disampaikan Puan, pimpinan DPR RI telah menerima laporan terkait sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan hak tersebut.
Puan mengatakan, laporan tersebut akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang DPR RI. Namun, pimpinan DPR terlebih dahulu akan mendengarkan berbagai masukan dan laporan yang disampaikan melalui fraksi maupun anggota DPR selama masa reses.
"Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini," ujar Puan selepas Rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, proses tindak lanjut terhadap usulan HMP perlu memperhatikan tahapan dan mekanisme kelembagaan yang berlaku. Pimpinan DPR akan mempelajari perkembangan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Menurut Puan, setiap usulan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak konstitusional anggota DPR harus memiliki landasan prosedural yang jelas. Karena itu, prosesnya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi maupun tata tertib DPR.
"Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," tegas legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Sebelumnya, Puan menyampaikan bahwa pembukaan masa sidang menjadi momentum bagi pimpinan DPR untuk menerima dan menghimpun berbagai masukan dari fraksi-fraksi maupun anggota dewan. Masukan tersebut nantinya akan diproses sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan DPR.
Terkait perkembangan pengumpulan tanda tangan untuk mengusulkan HMP, Puan juga meminta semua pihak menunggu adanya pernyataan resmi dari pihak yang mengusulkan. Ia menegaskan bahwa hingga saat itu, perkembangan tersebut perlu dilihat berdasarkan proses yang berjalan. "Ya, selama belum ada pernyataan resmi, ya kita tunggu saja," pungkas Puan. (dpr.go.id)
Editor : Redaksi
