JAKARTA- Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA Gibran saat mendaftar sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden Indonesia.
Hakim Mahkamah Konstitusi, Adies Kadir menyampaikan pertimbangan tersebut dalam sidang putusan perkara di Gedung Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah, kewenangan menilai pemenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden berada pada lembaga lain yang berwenang terkait.
"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya Wakil Presiden sebagaimana dimohonkan pemohon," ucapnya dalam siarangan langsung Sidang Putusan Gugatan Ijazah Gibran di MK via YouTube Mahkamah Konstitusi, Selasa, 6 Oktober 2026. Ia mengatakan Mahkamah tidak berwenang menilai keterpenuhan syarat pencalonan meskipun persidangan menemukan fakta terkait dokumen pendidikan Gibran.
Mahkamah menyebut fakta mengenai tidak adanya ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri menjadi ranah lembaga berwenang. Lembaga tersebut memiliki kewenangan menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden serta calon wakil presiden berdasarkan ketentuan konstitusi.
"Fakta mengenai tidak adanya ijazah luar negeri menjadi ranah lembaga berwenang menilai keabsahan syarat calon," ujarnya. Putusan tersebut sekaligus menjelaskan batas kewenangan Mahkamah dalam memeriksa perkara berkaitan dengan syarat pencalonan pasangan presiden Gibran.
Dalam perkara ini, Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan yang memenuhi. Para pemohon sebelumnya meminta Mahkamah mendiskualifikasi Gibran karena dinilai tidak memenuhi ketentuan pendidikan dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku.
Putusan Mahkamah menjadi perhatian publik karena menyangkut syarat pendidikan Gibran yang dipersoalkan dalam pencalonan wakil presiden Pilpres 2024. Mahkamah menegaskan persoalan pemenuhan syarat pencalonan tetap menjadi kewenangan lembaga lain sesuai aturan perundang-undangan nasional yang berlaku Indonesia.
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Minggu, 22 Nov 2026 11:59 WIB
Minggu, 22 Nov 2026 11:59 WIB
JAKARTA– KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Salah satu nama yang d…
Minggu, 22 Nov 2026 11:43 WIB
Minggu, 22 Nov 2026 11:43 WIB
SURABAYA- Belum beroperasinya Pasar Keputran Selatan Surabaya meski pembangunan ditargetkan rampung dan dibuka pada Oktober 2026 memunculkan tanda tanya. DPRD…
Minggu, 22 Nov 2026 10:49 WIB
Minggu, 22 Nov 2026 10:49 WIB
POLDA SULBAR- Untuk memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan masyarakat, Polda Sulbar menggelar kegiatan Ramp Check di Terminal Tipe A Simbuang,…
Minggu, 22 Nov 2026 10:45 WIB
Minggu, 22 Nov 2026 10:45 WIB
SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat upaya pengendalian banjir dan genangan menjelang puncak musim hujan. Selain menambah kapasitas …
Sabtu, 21 Nov 2026 15:46 WIB
Sabtu, 21 Nov 2026 15:46 WIB
SURABAYA- Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan transformasi digital di Indonesia. Keberhasilan mengintegrasikan pelayanan publik sekaligus…
Sabtu, 21 Nov 2026 15:31 WIB
Sabtu, 21 Nov 2026 15:31 WIB
POLDA SULBAR - Dalam semangat kedekatan Polri dengan masyarakat, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat kembali menggelar kegiatan rutin Subuh Keliling (Suling). Di…
Sabtu, 21 Nov 2026 15:22 WIB
Sabtu, 21 Nov 2026 15:22 WIB
POLDA SULBAR - Kendaraan angkutan barang memiliki peran vital dalam distribusi logistik, tetapi juga menyimpan risiko tinggi jika aspek keselamatannya…
Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB
POLDA SULBAR- Kepolisian Daerah Sulawesi Barat terus mengakselerasi pendekatan humanis guna mempererat kedekatan dengan masyarakat. Melalui program rutin Jumat…
Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB
POLDA SULBAR- Wakapolda Sulbar Brigjen Pol. Dr. Eko Suprihanto menghadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur yang digelar di Kantor DPRD Provinsi…
Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB
GRESIK - Pemkab Gresik memperluas layanan konsultasi dan pendampingan keluarga melalui pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Satya Gatra di 18…