Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya

i

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Ini dilakukan saat pemeriksaan tiga pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Rabu 18 November 2026.

Mereka adalah Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, serta Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya. Satu pejabat lainnya adalah Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Muh. Rizal.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan mereka terkait kasus suap dan gratifikasi di Kementerian ATR/BPN. dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. “Saksi ASN diminta keterangannya terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB maupun HGU,” ujarnya, Kamis 19 November 2026.

Selain itu, Asnaedi juga didalami perannya selaku Dirjen yang menangani masalah tersebut. Kemudian terhadap Virgo Eresta Jaya didalami fungsi dan tugasnya sebagai Dirjen serta keterkaitannya dengan penerbitan HGB dan HGU.

Sedangkan Muh Rizal dimintai keterangan terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB serta HGU dalam tugasnya sebagai direktur. Selain tiga pejabat tersebut, KPK akan menjadwalkan ulang panggilan kepada pihak swasta, R. Eko Yufri Krismawan Nugroho.

“Saksi REY tidak hadir sesuai jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan,” kata Budi. “Karena itu penyidik menjadwalkan ulang panggilan kepada yang bersangkutan.”

KPK membuka peluang mendalami dugaan keterlibatan Asnaedi dan Virgo terkait kasus suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk. Penyidik juga telah menggeledah ruang kerja kedua Dirjen tersebut pada 17 September 2026 untuk mengamankan sejumlah barang bukti.

Namun, Budi Prasetyo belum dapat menerangkan sejauh mana keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. “Nanti kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini,” ujarnya.

Hasil penggeledahan selanjutnya akan diekstrak, ditelaah, dan dianalisis untuk membangun konstruksi perkara secara utuh. Termasuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran krusial.

KPK telah menetapkan delapan tersangka kasus ini, empat di antaranya diduga sebagai orang dekat Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Mereka adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Tersangka lainnya adalah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung.

Berkutnya adalah Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, serta pihak swasta, Rizal Pahlevi. Para tersangka kini berada dalam tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Tag :

Berita Terbaru

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

POLDA SULBAR - Suasana penuh tawa dan keceriaan menyelimuti Markas Komando Satuan Brimob Polda Subar, Kamis (19/11/26). Puluhan siswa dari TK Al-Chaeriyah dan …

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

SURABAYA - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026…

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

JAKARTA– DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya d…

Kapolda Sulbar Tekankan Pengamanan Humanis dan Netralitas Personel, Pastikan Pemilihan Wakil Gubernur Berjalan Kondusif

Kapolda Sulbar Tekankan Pengamanan Humanis dan Netralitas Personel, Pastikan Pemilihan Wakil Gubernur Berjalan Kondusif

Kamis, 19 Nov 2026 19:31 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:31 WIB

MAMUJU– Polda Sulawesi Barat mematangkan kesiapan pengamanan Pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat melalui rapat koordinasi dan konsolidasi bersama para P…

Kapolda Sulbar Pimpin Sertijab Wakapolda, Semangat Estafet Kepemimpinan Terus Berlanjut

Kapolda Sulbar Pimpin Sertijab Wakapolda, Semangat Estafet Kepemimpinan Terus Berlanjut

Kamis, 19 Nov 2026 16:16 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 16:16 WIB

POLDA SULBAR - Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Totok Suharyanto memimpin upacara serah terima jabatan Wakapolda menandai berakhirnya masa pengabdian Brigjen Pol.…

Nama Kadisdikbud Pamekasan Disorot, Massa Ungkap Dugaan Setoran Rp 10 Juta untuk Jabatan Kepsek

Nama Kadisdikbud Pamekasan Disorot, Massa Ungkap Dugaan Setoran Rp 10 Juta untuk Jabatan Kepsek

Kamis, 19 Nov 2026 15:45 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 15:45 WIB

PAMEKASAN – Dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah hingga pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat di Kabupaten Pamekasan, Jawa T…

Operasi Zebra Marano, Angka Kecelakaan Turun 75 Persen, Polda Sulbar Perkuat Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Operasi Zebra Marano, Angka Kecelakaan Turun 75 Persen, Polda Sulbar Perkuat Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB

POLDA SULBAR – Pelaksanaan hari ketiga Operasi Zebra Marano 2026 yang digelar Polda Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan positif dalam upaya meningkatkan k…

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB

JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung …

Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB

JAKARTA— Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana …