Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto : Farhan/Andri/Dpr.go.id
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto : Farhan/Andri/Dpr.go.id

i

JAKARTA— Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Persetujuan tersebut menjadi hasil pembahasan tingkat I setelah Panitia Kerja (Panja), seluruh fraksi, dan pemerintah menyelesaikan pembahasan serta menyampaikan pendapat akhir masing-masing.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah untuk membawa RUU tersebut ke pembahasan tingkat selanjutnya. Setelah mendengarkan laporan Panja serta pandangan mini fraksi dan pemerintah, seluruh peserta rapat menyatakan setuju.

“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan dari anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?” ujar Dasco dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan setuju agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II. Dalam pendapat mini masing-masing, fraksi turut menekankan pentingnya pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset. Sejumlah catatan tersebut diarahkan untuk memastikan kewenangan perampasan aset berjalan secara akuntabel dan tidak disalahgunakan.

Sebelumnya, Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan. Ia menjelaskan, Panja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dalam proses pembahasan, Panja juga menggali saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli. Masukan tersebut menjadi bahan pengayaan agar RUU yang disusun tidak hanya mendukung efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menjamin prinsip partisipasi dan keadilan.

Habiburokhman memaparkan sepuluh pokok pengaturan yang menjadi perhatian Panja. Pertama, penegasan judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset dengan mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Kedua, pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

Ketiga, penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, pengaturan prosedur dan pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik melalui beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang. Keenam, optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.

Selanjutnya, RUU mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, termasuk penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Pengaturan lainnya mencakup pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen, pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” ujar Habiburokhman.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah menyampaikan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II. Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa putusan pidana, penting untuk mendukung pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Setelah persetujuan bersama tersebut, Dasco meminta perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU. Penandatanganan tersebut menandai penyelesaian Pembicaraan Tingkat I dan menjadi bagian dari proses sebelum RUU dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Dengan kesepakatan tersebut, RUU Perampasan Aset memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat II. Selanjutnya, Rapat Paripurna DPR RI akan menentukan persetujuan RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang.

Berita Terbaru

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB

JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung …

Kapolda Jatim Motivasi Pelajar: Kembali ke Almamater, Sekolah di Kampung Bisa Sukses

Kapolda Jatim Motivasi Pelajar: Kembali ke Almamater, Sekolah di Kampung Bisa Sukses

Kamis, 19 Nov 2026 08:50 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:50 WIB

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kembali mengunjungi almamaternya di SMAN 1 Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Rabu, 18 Nopember 2…

Legislator Gerindra Terima Aduan Dugaan Pungli Sekolah dan Gizi Buruk di Surabaya

Legislator Gerindra Terima Aduan Dugaan Pungli Sekolah dan Gizi Buruk di Surabaya

Kamis, 19 Nov 2026 06:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 06:53 WIB

SURABAYA - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sekolah negeri tingkat SMA di Surabaya menjadi salah satu keluhan warga dalam kegiatan reses di wilayah…

Dalami Kasus Dana Rohaniawan Rp 4,2 Miliar, Polda Sulbar Periksa Mantan Bupati Polman

Dalami Kasus Dana Rohaniawan Rp 4,2 Miliar, Polda Sulbar Periksa Mantan Bupati Polman

Rabu, 18 Nov 2026 20:49 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 20:49 WIB

MAMUJU– Komitmen Polda Sulawesi Barat dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi terus ditunjukkan melalui proses penyidikan yang profesional, transparan, d…

Di Tengah Penyidikan Kejati Jatim, Masbuhin Ungkap Dividen KBS Rp5 Miliar dan Bantah Aliran Dana Pribadi

Di Tengah Penyidikan Kejati Jatim, Masbuhin Ungkap Dividen KBS Rp5 Miliar dan Bantah Aliran Dana Pribadi

Rabu, 18 Nov 2026 16:04 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 16:04 WIB

SURABAYA – Perkara dugaan penyimpangan anggaran di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) periode 2025–2026 memasuki babak pem…

Warga Tolak Rumah Sakit Siloam di Apartemen Aryaduta, Pemkot Surabaya Tahan Izin Tambahan

Warga Tolak Rumah Sakit Siloam di Apartemen Aryaduta, Pemkot Surabaya Tahan Izin Tambahan

Rabu, 18 Nov 2026 15:54 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:54 WIB

Perluasan pembangunan dari 7.000 jadi 14.000 meter persegi dipersoalkan penghuni dan warga terdampak. Janji peningkatan keramaian CITO Mall juga dipertanyakan…

Pastikan Pemilihan Wagub Berjalan Kondusif, Kapolda Sulbar Cek Langsung Kesiapan Pengamanan di Gedung DPRD

Pastikan Pemilihan Wagub Berjalan Kondusif, Kapolda Sulbar Cek Langsung Kesiapan Pengamanan di Gedung DPRD

Rabu, 18 Nov 2026 15:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:00 WIB

POLDA SULBAR– Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Irjen Pol Totok Suharyanto, bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sulbar turun langsung mengecek l…

Antisipasi Kemacetan Akibat Penebangan Pohon, Personel Polda Sulbar Sigap Atur Lalin

Antisipasi Kemacetan Akibat Penebangan Pohon, Personel Polda Sulbar Sigap Atur Lalin

Rabu, 18 Nov 2026 14:58 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 14:58 WIB

POLDA SULBAR– Personel Polda Sulbar yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Preventif Operasi Zebra Marano 2026 melakukan pengaturan arus lalu lintas di J…

Polri Dalami Dugaan Penyelundupan Cip Nvidia Indonesia ke China

Polri Dalami Dugaan Penyelundupan Cip Nvidia Indonesia ke China

Rabu, 18 Nov 2026 11:54 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 11:54 WIB

JAKARTA- Polri mulai mendalami dugaan penyelundupan cip kecerdasan buatan (AI) produksi Nvidia dari Amerika Serikat (AS) menuju China dengan menggunakan…