Di Tengah Penyidikan Kejati Jatim, Masbuhin Ungkap Dividen KBS Rp5 Miliar dan Bantah Aliran Dana Pribadi

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Tim hukum KBS memberikan keterengan kepada wartawan
Tim hukum KBS memberikan keterengan kepada wartawan

i

SURABAYA – Perkara dugaan penyimpangan anggaran di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) periode 2025–2026 memasuki babak pemeriksaan sejumlah pejabat internal. Di tengah proses hukum yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, kuasa hukum empat pihak yang diperiksa justru membuka catatan kinerja keuangan perusahaan, termasuk setoran dividen sebesar Rp5,04 miliar kepada Pemerintah Kota Surabaya. Pihak kuasa hukum juga menegaskan tidak ada aliran dana yang dinikmati secara pribadi oleh keempat kliennya.

Pernyataan tersebut disampaikan Managing Partners Kantor Advokat Masbuhin & Partners, Masbuhin, pada Rabu (18/11/2026), menjelang pemeriksaan terhadap empat kliennya oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim pada Kamis (19/11/2026).

Keempat klien tersebut terdiri atas anggota Badan Pengawas (Bawas), dua orang direksi, serta Kepala Bagian Keuangan KBS. Mereka didampingi Masbuhin & Partners sejak perkara mulai bergulir pada Maret 2026.

Dividen Rp5 Miliar Jadi Catatan Kinerja

Salah satu hal yang disoroti Masbuhin adalah capaian setoran dividen PDTS KBS kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, selama periode kepemimpinan kliennya pada 2025 hingga 2026, KBS berhasil menyetorkan dividen sebesar Rp5.048.479.469.

Masbuhin menilai capaian tersebut menjadi catatan penting bagi tata kelola perusahaan daerah. Sebab, menurut penjelasannya, kontribusi keuntungan langsung ke kas daerah dalam jumlah tersebut belum pernah terwujud sepanjang periode 2013 hingga 2024.

"Keberhasilan mencetak dividen miliaran rupiah dalam waktu singkat itu menjadi bukti konkret bahwa orientasi utama klien kami adalah menyehatkan perusahaan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjamin kesejahteraan ribuan satwa di KBS," ujar Masbuhin.

Ia meminta masyarakat tidak hanya melihat persoalan dari sisi administrasi yang sedang diperiksa penyidik, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak pengelolaan perusahaan selama periode tersebut.

Sebut Pengeluaran Dana Terjadi dalam Situasi Krisis

Terkait konstruksi perkara dugaan pengeluaran dana, Masbuhin menyatakan bahwa keputusan tersebut terjadi dalam situasi krisis dan dilatarbelakangi upaya menjaga stabilitas operasional serta keberlangsungan konservasi satwa.

Ia menilai persoalan tersebut perlu diuji berdasarkan fakta materiil, termasuk motif, kronologi, dan aliran dana, bukan semata-mata berdasarkan kelengkapan administrasi.

"Fakta materiil yang harus kami tegaskan secara terang benderang adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang diduga mengalir ke kantong pribadi maupun dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi, maupun Kabag Keuangan," tegasnya.

Menurut Masbuhin, tidak adanya keuntungan pribadi pada empat kliennya merupakan salah satu hal penting yang perlu didalami dalam proses penyidikan.

Ia juga menyebut pihaknya telah menyerahkan dokumen pembukuan, bukti transaksi, serta keterangan kronologis kepada penyidik untuk membantu mengungkap perkara secara objektif.

Apresiasi Proses Penyidikan Kejati Jatim

Masbuhin menegaskan, sejak perkara mulai bergulir pada Maret 2026, keempat kliennya bersikap kooperatif dalam mengikuti proses hukum.

Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran penyidik Pidsus Kejati Jatim yang dinilai bekerja secara profesional, objektif, humanis, dan akuntabel.

"Kami menyaksikan langsung bagaimana penyidik Kejati Jatim bekerja dengan sangat humanis, objektif, profesional, dan akuntabel. Penyidik tidak sekadar melihat permukaan berkas administrasi, tetapi menggali secara mendalam fakta materiil, motif, serta aliran dana secara adil dengan tetap menghormati hak-hak klien kami," pujinya.

Ia menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada penyidik dan menghormati kewenangan aparat penegak hukum.

Menolak Polemik dan Mengedepankan Etika Profesi

Dalam kesempatan tersebut, Masbuhin juga menanggapi pertanyaan mengenai dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang berkembang di ruang publik.

Ia memilih tidak berspekulasi ataupun menghakimi sesama profesi hukum. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Sebagai sesama penegak hukum, kami menjunjung tinggi etika profesi (officium nobile) dan asas praduga tak bersalah. Bukan kapasitas maupun urusan kami untuk menunjuk hidung, mengomentari, apalagi menghakimi pihak lain atau rekan sejawat," tuturnya.

Masbuhin juga menyebut adanya pengaduan masyarakat (dumas) ke Polda Jatim terkait dugaan lain yang berkaitan dengan perkara KBS. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengikuti perkembangan dan menyerahkan penanganannya kepada aparat berwenang.

Ia berharap proses hukum berjalan transparan sehingga seluruh fakta dapat terungkap tanpa menimbulkan polemik yang justru mengaburkan substansi perkara.

Menutup keterangannya, Masbuhin menegaskan bahwa mandat Kantor Advokat Masbuhin & Partners adalah mengawal hak-hak konstitusional keempat kliennya.

"Kami percaya sepenuhnya kepada kecermatan dan kewenangan penyidik Kejati Jatim," katanya.

Ia berharap sinergi, keterbukaan, serta profesionalisme seluruh pihak dapat menghadirkan keadilan yang hakiki sekaligus menjaga iklim pengelolaan Kebun Binatang Surabaya tetap kondusif demi kepentingan masyarakat dan keberlangsungan konservasi satwa.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari pihak Kejati Jatim maupun pihak terkait lainnya mengenai tanggapan atas penjelasan kuasa hukum tersebut. Proses penyidikan masih berjalan dan seluruh dugaan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum. (dim)

Berita Terbaru

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

JAKARTA– DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya d…

Kapolda Sulbar Tekankan Pengamanan Humanis dan Netralitas Personel, Pastikan Pemilihan Wakil Gubernur Berjalan Kondusif

Kapolda Sulbar Tekankan Pengamanan Humanis dan Netralitas Personel, Pastikan Pemilihan Wakil Gubernur Berjalan Kondusif

Kamis, 19 Nov 2026 19:31 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:31 WIB

MAMUJU– Polda Sulawesi Barat mematangkan kesiapan pengamanan Pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat melalui rapat koordinasi dan konsolidasi bersama para P…

Kapolda Sulbar Pimpin Sertijab Wakapolda, Semangat Estafet Kepemimpinan Terus Berlanjut

Kapolda Sulbar Pimpin Sertijab Wakapolda, Semangat Estafet Kepemimpinan Terus Berlanjut

Kamis, 19 Nov 2026 16:16 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 16:16 WIB

POLDA SULBAR - Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Totok Suharyanto memimpin upacara serah terima jabatan Wakapolda menandai berakhirnya masa pengabdian Brigjen Pol.…

Nama Kadisdikbud Pamekasan Disorot, Massa Ungkap Dugaan Setoran Rp 10 Juta untuk Jabatan Kepsek

Nama Kadisdikbud Pamekasan Disorot, Massa Ungkap Dugaan Setoran Rp 10 Juta untuk Jabatan Kepsek

Kamis, 19 Nov 2026 15:45 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 15:45 WIB

PAMEKASAN – Dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah hingga pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat di Kabupaten Pamekasan, Jawa T…

Operasi Zebra Marano, Angka Kecelakaan Turun 75 Persen, Polda Sulbar Perkuat Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Operasi Zebra Marano, Angka Kecelakaan Turun 75 Persen, Polda Sulbar Perkuat Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB

POLDA SULBAR – Pelaksanaan hari ketiga Operasi Zebra Marano 2026 yang digelar Polda Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan positif dalam upaya meningkatkan k…

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB

JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung …

Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB

JAKARTA— Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana …

Kapolda Jatim Motivasi Pelajar: Kembali ke Almamater, Sekolah di Kampung Bisa Sukses

Kapolda Jatim Motivasi Pelajar: Kembali ke Almamater, Sekolah di Kampung Bisa Sukses

Kamis, 19 Nov 2026 08:50 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:50 WIB

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kembali mengunjungi almamaternya di SMAN 1 Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Rabu, 18 Nopember 2…

Legislator Gerindra Terima Aduan Dugaan Pungli Sekolah dan Gizi Buruk di Surabaya

Legislator Gerindra Terima Aduan Dugaan Pungli Sekolah dan Gizi Buruk di Surabaya

Kamis, 19 Nov 2026 06:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 06:53 WIB

SURABAYA - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sekolah negeri tingkat SMA di Surabaya menjadi salah satu keluhan warga dalam kegiatan reses di wilayah…

Dalami Kasus Dana Rohaniawan Rp 4,2 Miliar, Polda Sulbar Periksa Mantan Bupati Polman

Dalami Kasus Dana Rohaniawan Rp 4,2 Miliar, Polda Sulbar Periksa Mantan Bupati Polman

Rabu, 18 Nov 2026 20:49 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 20:49 WIB

MAMUJU– Komitmen Polda Sulawesi Barat dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi terus ditunjukkan melalui proses penyidikan yang profesional, transparan, d…