SURABAYA – Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016–2024 memasuki tahap penuntutan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menerima pelimpahan tersangka berinisial CA beserta barang bukti dari penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.
Pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II tersebut dilaksanakan pada Senin (16/11/2026) di Ruang Bidang Pidsus Kejati Jatim, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil.
CA yang merupakan mantan Direktur Utama PD Taman Satwa KBS diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah selama menjabat pada kurun waktu 2016 hingga 2024. Akibat perbuatan tersebut, negara cq Pemerintah Kota Surabaya diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp10 miliar.
Dalam proses pelimpahan, jaksa penuntut umum (JPU) juga menerima sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti itu meliputi delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit telepon seluler, uang tunai, serta aset berupa tanah dan bangunan.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga memerintahkan saksi berinisial S yang menjabat Kepala Departemen Accounting & Finance untuk mengeluarkan uang kas perusahaan.
Pengeluaran tersebut kemudian dilengkapi dokumen administrasi yang seolah-olah menunjukkan bahwa dana digunakan untuk kebutuhan operasional KBS. Di antaranya pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, serta pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kebun binatang.
Namun, menurut konstruksi perkara penyidik, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan tersebut justru diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi tersangka.
Atas perbuatannya, CA disangkakan dengan dakwaan kesatu Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara dakwaan kedua menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Usai menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti, JPU melakukan penahanan terhadap CA selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.
Penahanan tersebut dilakukan sembari menunggu proses pelimpahan perkara ke pengadilan untuk menjalani persidangan.
Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyimpangan menyangkut pengelolaan keuangan perusahaan daerah yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional dan pemeliharaan Kebun Binatang Surabaya, termasuk pemenuhan kebutuhan pakan serta perawatan satwa. (dims)
Editor : Redaksi