JAKARTA- Suhu politik nasional langsung memanas setelah Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pada Rabu, 11 November 2026.
Keputusan mengejutkan ini diambil di tengah eskalasi tekanan politik yang sangat kuat dari parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran.
Siapa yang Berpeluang Jadi Wapres Pengganti Gibran?
Kabar Gibran mundur dari Wapres langsung membuka kalkulasi politik baru terkait figur penggantinya. Mengenai pergantian ini bisa menjadi arena negosiasi serta pemetaan kompromi politik baru antara Presiden Prabowo Subianto dengan partai-partai koalisi.
Berikut adalah lima tokoh politik yang dinilai paling berpeluang mengisi kursi Wapres jika pengunduran diri Gibran telah diproses secara formal:
1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Ketua Umum Partai Demokrat yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini menjadi nama paling difavoritkan.
Berasal dari partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran di Pemilu 2024 serta memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat, AHY yang berasal dari militer dinilai memenuhi kriteria ideal di mata koalisi.
2. Puan Maharani
Ketua DPR RI periode 2024-2029 sekaligus figur kunci PDI Perjuangan (PDIP) ini juga masuk dalam radar kalkulasi. Jam terbangnya di pemerintahan dan legislatif tidak diragukan lagi.
Meski demikian, posisi PDIP yang berada di luar koalisi pemerintahan utama membuat peluang Puan terbilang cukup tipis, walau tetap tidak bisa dikesampingkan dari peta kompromi.
3. Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini memiliki kedekatan strategis dengan Presiden Prabowo Subianto. Meski pengalamannya di parlemen sangat mumpuni, pengangkatan Dasco berisiko memicu isu sensitif dari internal partai koalisi lain jika dua pucuk kepemimpinan tertinggi negara diisi oleh figur dari satu partai yang sama (Gerindra).
4. Bahlil Lahadalia
Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar ini memiliki posisi tawar politik yang sangat kokoh. Mengingat Partai Golkar merupakan salah satu pilar partai besar pendukung pemerintahan Prabowo, Bahlil dinilai mempunyai kans yang cukup nyata untuk diajukan dalam sidang pemilihan.
5. Zulkifli Hasan (Zulhas)
Ketua Umum PAN yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan ini memiliki rekam jejak panjang di ranah eksekutif maupun legislatif.
Meskipun peluangnya dinilai berada di bawah nama-nama utama seperti AHY atau Bahlil, rekam jejak PAN di koalisi pemerintah membuka ruang bagi Zulhas untuk dipertimbangkan.
Selain kelima figur tersebut, peluang munculnya kandidat berlatar belakang profesional maupun militer di luar parpol tetap terbuka lebar dalam dinamika politik yang dinamis.
Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres
Prosedur pengisian kursi Wakil Presiden yang kosong telah diatur secara rinci dalam hukum tata negara Indonesia. Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih pengganti dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Brawijaya, Prof. Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa seluruh proses pengisian tersebut harus dituntaskan dalam waktu paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
"Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden," tegas Aan.
Sesuai dengan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024, mekanismenya berjalan dalam beberapa tahapan:
- Pengusulan Nama: Presiden menyerahkan dua nama calon beserta berkas persyaratan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna MPR.
- Verifikasi Berkas: Tim verifikasi MPR (maksimal 5�ri total anggota) memeriksa dokumen keabsahan persyaratan selama paling lama tujuh hari.
- Pemungutan Suara (Voting): MPR memilih satu nama melalui sidang paripurna. Apabila perolehan suara menghasilkan posisi berimbang, pemungutan suara diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, keputusan akhir berada di tangan Presiden.
Aan menegaskan, alur dan tata cara hukum tata negara tersebut berlaku persis sama, baik kekosongan jabatan Wapres disebabkan oleh pengunduran diri secara sukarela maupun akibat mekanisme pemakzulan. ***
Editor : Redaksi
