JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Hercules Rosario Marcal sebagai saksi. Hercules akan diperiksa terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
Pemeriksaan tersebut salah satunya untuk mengklarifikasi asal-usul uang Rp800 juta. Sebelumnya, uang tersebut diserahkan melalui kuasa hukumnya dan telah disita penyidik KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan terhadap Hercules yang tercatat dengan inisial HCL. Budi mengatakan, Hercules telah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.
“Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini. Penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi Sdr. HCL, selaku pihak swasta,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu 11 November 2026.
Budi menjelaskan, sebelumnya Hercules telah secara kooperatif menyerahkan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Uang itu kemudian disita oleh penyidik sebagai barang bukti.
“Keterangan dari saksi hari ini tentunya dibutuhkan. Untuk membantu penyidik dalam pengungkapan perkara ini secara utuh dan terang-benderang,” ujarnya.
Sebelum menjalani pemeriksaan, Hercules mengatakan kedatangannya ke KPK untuk memberikan penjelasan terkait persoalan tanah Summarecon. Termasuk sejumlah pejabat yang ditangkap, dan uang yang telah dikembalikan melalui tim kuasa hukum GRIB Jaya.
“Hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu,” kata Hercules kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.
Sebelumnya, pada 15 Oktober 2026, KPK menyita uang tunai Rp800 juta dari NMB, kuasa hukum Hercules. Penyerahan uang dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Budi saat itu menyebut uang tersebut diduga diterima Hercules dari PT Summarecon terkait pengelolaan lahan di wilayah Bogor, Jawa Barat. “Uang dimaksud diduga merupakan uang yang diterima oleh HRM dari PT SMC, berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor, Jawa Barat,” ujar Budi.
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Dalam pengembangan penyidikan, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak PT Summarecon Agung, serta sejumlah pihak swasta.
Editor : Redaksi
