Nama Kadisdikbud Pamekasan Disorot, Massa Ungkap Dugaan Setoran Rp 10 Juta untuk Jabatan Kepsek

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Nama Kadisdikbud Pamekasan Disorot, Massa Ungkap Dugaan Setoran Rp 10 Juta untuk Jabatan Kepsek
Nama Kadisdikbud Pamekasan Disorot, Massa Ungkap Dugaan Setoran Rp 10 Juta untuk Jabatan Kepsek

i

PAMEKASAN – Dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah hingga pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Sejumlah massa menggelar demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan, Kamis (19/11/2026).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut sejumlah dugaan penyimpangan di lingkungan Disdikbud Pamekasan.

Koordinator aksi, Samsul Arifin alias Gerad, mengatakan ada tiga persoalan yang menjadi tuntutan massa. Yakni dugaan jual beli jabatan kepala sekolah, pemotongan dana BOS, serta dugaan penyimpangan program revitalisasi pendidikan tahun 2026.

Gerad menyoroti masih banyaknya jabatan kepala sekolah yang diisi pelaksana tugas (Plt). Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan tanda tanya terkait proses pengisian jabatan kepala sekolah definitif.

Dia juga mengungkap dugaan adanya permintaan uang hingga Rp 10 juta bagi pihak yang ingin menduduki jabatan kepala sekolah.

"Ini menjadi persoalan serius yang harus ditelusuri. Kami menduga ada praktik transaksional dalam pengisian jabatan kepala sekolah," ujar Gerad saat berorasi.

Selain itu, massa meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan pemotongan dana BOS. Mereka menilai pengelolaan dana tersebut perlu diperiksa agar penggunaannya sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

Tak hanya persoalan jabatan dan dana BOS, massa juga menyoroti pelaksanaan program revitalisasi pendidikan tahun 2026.

Gerad menduga terdapat pekerjaan dalam program tersebut yang dipihakketigakan. Dia menilai dugaan itu perlu ditelusuri karena dianggap tidak sejalan dengan ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025.

Bahkan, Gerad menuding Disdikbud Pamekasan diduga menjadi perantara dalam pelaksanaan program revitalisasi tersebut.

Dalam orasinya, dia juga menyinggung pemanggilan sekitar 40 kepala sekolah oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan. Namun, pihaknya mengaku belum mengetahui perkembangan terbaru terkait persoalan tersebut.

Atas sejumlah dugaan itu, massa mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara transparan dan profesional.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Pamekasan, Basri, tidak menemui massa aksi saat demonstrasi berlangsung.

Karena belum mendapat respons, Gerad memastikan pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada Jumat (20/11/2026). Aksi lanjutan tersebut rencananya digelar di Kantor Bupati Pamekasan.

Dalam aksi itu, massa berencana mendesak Bupati Pamekasan melakukan evaluasi terhadap Basri, termasuk meminta pencopotan dari jabatannya sebagai Kepala Disdikbud.

Massa berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti berbagai dugaan tersebut demi mewujudkan transparansi dan tata kelola pendidikan yang baik di Kabupaten Pamekasan.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Kepala Disdikbud Pamekasan, Basri, terkait tudingan yang disampaikan massa aksi.

Berita Terbaru

Operasi Zebra Marano, Angka Kecelakaan Turun 75 Persen, Polda Sulbar Perkuat Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Operasi Zebra Marano, Angka Kecelakaan Turun 75 Persen, Polda Sulbar Perkuat Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB

POLDA SULBAR – Pelaksanaan hari ketiga Operasi Zebra Marano 2026 yang digelar Polda Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan positif dalam upaya meningkatkan k…

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB

JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung …

Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB

JAKARTA— Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana …

Kapolda Jatim Motivasi Pelajar: Kembali ke Almamater, Sekolah di Kampung Bisa Sukses

Kapolda Jatim Motivasi Pelajar: Kembali ke Almamater, Sekolah di Kampung Bisa Sukses

Kamis, 19 Nov 2026 08:50 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:50 WIB

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kembali mengunjungi almamaternya di SMAN 1 Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Rabu, 18 Nopember 2…

Legislator Gerindra Terima Aduan Dugaan Pungli Sekolah dan Gizi Buruk di Surabaya

Legislator Gerindra Terima Aduan Dugaan Pungli Sekolah dan Gizi Buruk di Surabaya

Kamis, 19 Nov 2026 06:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 06:53 WIB

SURABAYA - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sekolah negeri tingkat SMA di Surabaya menjadi salah satu keluhan warga dalam kegiatan reses di wilayah…

Dalami Kasus Dana Rohaniawan Rp 4,2 Miliar, Polda Sulbar Periksa Mantan Bupati Polman

Dalami Kasus Dana Rohaniawan Rp 4,2 Miliar, Polda Sulbar Periksa Mantan Bupati Polman

Rabu, 18 Nov 2026 20:49 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 20:49 WIB

MAMUJU– Komitmen Polda Sulawesi Barat dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi terus ditunjukkan melalui proses penyidikan yang profesional, transparan, d…

Di Tengah Penyidikan Kejati Jatim, Masbuhin Ungkap Dividen KBS Rp5 Miliar dan Bantah Aliran Dana Pribadi

Di Tengah Penyidikan Kejati Jatim, Masbuhin Ungkap Dividen KBS Rp5 Miliar dan Bantah Aliran Dana Pribadi

Rabu, 18 Nov 2026 16:04 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 16:04 WIB

SURABAYA – Perkara dugaan penyimpangan anggaran di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) periode 2025–2026 memasuki babak pem…

Warga Tolak Rumah Sakit Siloam di Apartemen Aryaduta, Pemkot Surabaya Tahan Izin Tambahan

Warga Tolak Rumah Sakit Siloam di Apartemen Aryaduta, Pemkot Surabaya Tahan Izin Tambahan

Rabu, 18 Nov 2026 15:54 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:54 WIB

Perluasan pembangunan dari 7.000 jadi 14.000 meter persegi dipersoalkan penghuni dan warga terdampak. Janji peningkatan keramaian CITO Mall juga dipertanyakan…

Pastikan Pemilihan Wagub Berjalan Kondusif, Kapolda Sulbar Cek Langsung Kesiapan Pengamanan di Gedung DPRD

Pastikan Pemilihan Wagub Berjalan Kondusif, Kapolda Sulbar Cek Langsung Kesiapan Pengamanan di Gedung DPRD

Rabu, 18 Nov 2026 15:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:00 WIB

POLDA SULBAR– Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Irjen Pol Totok Suharyanto, bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sulbar turun langsung mengecek l…