SURABAYA- Belum beroperasinya Pasar Keputran Selatan Surabaya meski pembangunan ditargetkan rampung dan dibuka pada Oktober 2026 memunculkan tanda tanya. DPRD Surabaya kini mempertanyakan kesiapan pasar sekaligus hasil pembangunan yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 9 miliar.
Hingga pertengahan November 2026, pasar tersebut masih belum dibuka untuk aktivitas perdagangan. Kondisi ini menjadi perhatian Komisi B DPRD Surabaya karena keterlambatan operasional berpotensi semakin memperpanjang ketidakpastian para pedagang.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, meminta agar pasar segera difungsikan apabila seluruh pekerjaan pembangunan dan fasilitas pendukung sudah dinyatakan siap. Ia tidak ingin persoalan yang terjadi pada tahap awal pembangunan kembali merugikan pedagang.
Menurut Machmud, proses pembangunan Pasar Keputran Selatan sebelumnya telah menimbulkan persoalan ketika pedagang diminta meninggalkan lokasi dengan alasan pembangunan tempat penampungan sementara (TPS). Namun, setelah pedagang keluar, pekerjaan pembangunan justru tidak langsung dimulai sehingga mereka harus berjualan di luar pasar dalam waktu cukup lama.
"Kalau sudah siap ya segera dibuka karena pasar ini juga di awal sudah bermasalah. Di mana pedagang itu disuruh keluar dulu lalu TPS dibangun, tapi pembangunan tidak segera dimulai," kata Machmud dikutip dari RRI, Minggu (22/22).
Selain keterlambatan pembukaan, DPRD juga ingin memastikan penggunaan anggaran pembangunan pasar. Machmud menjelaskan, dari alokasi awal sekitar Rp11 miliar, sebagian anggaran dialihkan untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan TPS. Dengan demikian, anggaran yang tersisa untuk pembangunan gedung pasar sekitar Rp9 miliar.
Komisi B ingin mengetahui secara langsung kualitas bangunan dan fasilitas yang telah disediakan melalui anggaran tersebut. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan hasil pembangunan sebanding dengan dana yang telah dikeluarkan.
"Nah, itu untuk bangunan gedungnya Rp 9 miliar itu. Kita pengin tahu Rp 9 miliar itu seperti apa sampai hari ini," ujarnya.
Machmud juga menyoroti rencana pengaturan pedagang setelah pasar kembali beroperasi. Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai siapa saja yang akan menempati pasar, apakah hanya pedagang lama atau juga memberikan kesempatan kepada pedagang baru. Sistem pengelompokan pedagang juga perlu dipastikan agar aktivitas jual beli tidak kembali semrawut.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah ketersediaan fasilitas pendukung perdagangan unggas. Pasar Keputran Selatan selama ini dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan ayam sehingga keberadaan rumah potong unggas (RPU) perlu dipastikan sebelum operasional dimulai.
Machmud mengingatkan bahwa aktivitas pemotongan ayam di kawasan tersebut sebelumnya pernah menimbulkan keluhan. Persoalan darah ayam yang berceceran di lingkungan pasar menjadi salah satu penyebab munculnya protes terkait kebersihan dan kenyamanan.
"Dulu di sana memang banyak protes karena ayam itu dipotong di situ, darahnya berceceran ke mana-mana. Apakah sekarang ini sudah ada rumah potong unggasnya atau belum? Nah, kita akan sidak dalam waktu dekat untuk lihat lokasi sana," tuturnya.
Untuk memastikan seluruh persoalan tersebut, Komisi B DPRD Surabaya berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak). Pemeriksaan akan mencakup kondisi fisik bangunan, kelengkapan fasilitas, hingga kesiapan penataan pedagang sebelum pasar kembali digunakan.
Machmud menilai keberadaan Pasar Keputran Selatan memiliki peran penting bagi aktivitas perekonomian Surabaya. Pasar tersebut merupakan salah satu pusat perdagangan dengan perputaran uang yang tinggi sehingga keterlambatan pembukaannya perlu segera diselesaikan.
"Kami berharap tidak ada persoalan yang krusial ya, sehingga segera dibuka untuk masyarakat. Itu kan tempat bisnis perputaran uang yang tinggi yang harus segera mestinya sesuai rencana, tapi sampai sekarang masih belum buka," ujarnya.
Untuk mengungkap penyebab belum beroperasinya pasar, Komisi B akan meminta keterangan dari PD Pasar, kontraktor pelaksana, serta para pedagang. DPRD ingin mendapatkan penjelasan apakah keterlambatan disebabkan kendala teknis, pekerjaan pembangunan, atau fasilitas yang belum memenuhi persyaratan operasional.
"Kami belum tahu kendalanya apa. Kami akan ajak bicara PD Pasar maupun kontraktor atau pedagang, ada apa kok belum buka," tuturnya. (RRI)
Editor : Redaksi