JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty mempertanyakan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hingga kini belum mampu ungkap dalang di balik polemik pagar laut. Menurutnya, menjadi suatu hal yang aneh jika Sakti Wahyu Sakti Trenggono yang telah menjabat menjadi Menteri KKP sejak lima tahun lalu tidak mengetahui hal itu sehingga baru terungkap saat ini setelah viral di media sosial.
“Seolah-olah Instansi besar seperti KKP yang mengurus laut tidak berfungsi. Ada berbagai macam Dirjen Ruang Laut, Dirjen PDSKP, tapi hingga kini belum mampu menemukan dalang dari pembuat pagar laut, di mana (KKP) selama ini? Aneh,” tegas Uluputty dalam keterangan tertulis yang dilansir Parlementaria, Senin (27/1/2025).
“Terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini sangat susah dan kalau hari ini belum menemukan dalangnya, sebagai wakil rakyat kami merasa heran, bukankah KKP mempunyai semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur. Apakah kurang anggaran untuk pengawasan,” ujar Politisi Fraksi PKS ini dengan keras.
“Terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini sangat susah dan kalau hari ini belum menemukan dalangnya, sebagai wakil rakyat kami merasa heran”
Saadiah juga menyampaikan perbandingan yang jauh berbeda ketika mendatangi nelayan saat reses di Maluku. “Yang hendak membangun karamba di laut namun sudah dikejar pembayaran BPMB. Sedangkan 30 KM pagar laut yang sudah bertahun-tahun harus berhati-hati, ada apa?,” ungkap Uluputty.
Sebagai catatan Anggota DPR-RI, Saadiah juga menyoroti anggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan yang kurang lebih mencapai sekitar Rp6,2 Triliun, dibanding dengan Kementrian Pertahanan 147 Triliun, dengan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan Laut, menjaga seluruh potensi perikanan yang ada di Indonesia.
Saadiah menyampaikan, dari 8 Astacita Prabowo, 7 di antaranya adalah fungsi yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena itu, secara tegas, ia meminta kenaikan anggaran serta berharap tak ada kecolongan, bahkan perampokan kedaulatan laut Indonesia. (DPR)
Editor : Redaksi
