Siap-siap Merogoh Kocek Lebih Dalam! Wali Kota Eri Cahyadi Ingin Terapkan Tarif Progresif Parkir TJU

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Masalah parkir di Surabaya
Masalah parkir di Surabaya

i

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan tidak ada parkir liar di tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Eri saat mendengarkan paparan visi-misi inovasi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Surabaya, Tundjung Iswandaru di ruang sidang wali kota, pada (7/3/2025) lalu.

Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan, masih banyak menerima laporan dari masyarakat soal adanya parkir liar di Surabaya. Ia mencontohkan, seperti di Jalan Wonokromo yang sering dibuat ngetem kendaraan umum.

“Parkir liar, kemudian soal lalu lintas, dan banyak yang parkir di tanda larangan parkir, itu masih ada. Bahkan di posisi itu, di tempat yang sama itu terjadi, seperti di Wonokromo, itu banyak yang ngetem, kemudian di Jalan Ngaglik ada yang lawan arah. Nah, ini saya ingin ada kerjasama atau inovasi, karena Dishub tidak bisa menilang,” ungkap Wali Kota Eri, Selasa, (11/3/2025).

Menurut data dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, ada sekitar 1.400 titik parkir resmi yang tersebar di Kota Pahlawan. Namun, Wali Kota Eri mengungkapkan, masih menemukan banyak parkir liar di luar data 1.400 titik yang sudah ditentukan oleh Dishub Surabaya.

“Panjenengan harus berkomitmen menghilangkan titik parkir di luar 1.400 titik itu, dan tidak ada lagi orang membayar parkir selain di selain titik parkir yang ditentukan. Kalau terjadi parkir liar di titik ini, maka tegaskan akan kita ambil titik ini, kan bisa begitu. Nah selama ini tidak pernah dilakukan,” katanya.

Tidak hanya itu, Wali Kota Eri juga mengeluhkan adanya soal kemacetan yang disebabkan parkir tepi jalan umum (TJU) di Surabaya. Dirinya menyebutkan, kemacetan yang disebabkan parkir TJU itu kerap terjadi di Jalan Tunjungan, Jalam Urip Sumoharjo, hingga Jalan Basuki Rahmat.

Karena, pada saat ia melintasi titik-titik tersebut, sering menemukan mobil yang terparkir seharian, sehingga ketika di jam-jam tertentu menyebabkan kemacetan. Maka dari itu, ia meminta kepada Kadishub Surabaya agar menerapkan tarif progresif di beberapa titik parkir TJU.

“Nah, Pak Tundjung sudah tahu titik itu. Berarti, ya sudah naikkan tarif progresifnya, misal satu jam Rp 5 ribu, setelah satu jam jadi Rp 10 ribu kemudian dua jam Rp 15 ribu, jadi tidak ada batasan maksimalnya. Karena ada di Jalan Urip Sumoharjo parkir di situ seharian, sampai saya capek telepon temen-temen Dishub untuk mengingatkan itu,” tuturnya.

Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menegaskan, agar permasalahan-permasalahan tersebut cepat selesai, sebaiknya dicantumkan ke dalam komitmen visi-misi dan inovasi Kadishub Surabaya. “Kalau nggak sanggup, aku mundur pak. Nah, kan apik iku (kan bagus begitu),” tegas Cak Eri.

Di samping itu Kadishub Surabaya, Tundjung Iswandaru mengatakan, masalah parkir liar memang masih permasalah di kota-kota besar seperti Surabaya. Meskipun begitu, ia mengaku, akan berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan parkir liar di Surabaya ke depannya.

Tundjung mengungkapkan, Dishub tidak bisa menegakkan parkir liar sendiri, menurutnya juga perlu bantuan jajaran dari kepolisian sebagai penegak hukum. “Jadi akan berusaha semaksimal mungkin, salah satunya berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian untuk menekan itu, apapun caranya,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait tarif parkir progresif, Tundjung mengatakan, untuk merealisasikan itu membutuhkan alat ukur yang digunakan untuk memastikan durasi parkir kendaraan.

“Nanti akan kita cek, dalam arti pirantinya harus ada, alat ukurnya harus ada dahulu. Misal, dia masuk jam berapa, keluar jam berapa, itu yang harus kita pastikan dahulu dan jangan sampai masyarakat tidak ada kepastian,” pungkasnya. (*)

Berita Terbaru

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong masyarakat agar memastikan data pendidikan dalam dokumen kependudukan selalu diperbarui. Langkah ini…

Kejaksaan Negeri Ponorogo Perpanjang Penahanan Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Rp3,6 Miliar

Kejaksaan Negeri Ponorogo Perpanjang Penahanan Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Rp3,6 Miliar

Jumat, 04 Sep 2026 12:33 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:33 WIB

PONOROGO- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi…

Kasus Dugaan Korupsi RSUD dr. Mohammad Zyn, Kejaksaan Negeri Sampang Periksa 40 Saksi

Kasus Dugaan Korupsi RSUD dr. Mohammad Zyn, Kejaksaan Negeri Sampang Periksa 40 Saksi

Jumat, 04 Sep 2026 12:29 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:29 WIB

SAMPANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang telah memeriksa 40 orang saksi dalam penyidikan dugaan penyalahgunaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD…

WOWW! BGN Siapkan Anggaran MBG Rp240,2 Triliun pada 2027

WOWW! BGN Siapkan Anggaran MBG Rp240,2 Triliun pada 2027

Jumat, 04 Sep 2026 12:26 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:26 WIB

JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan anggaran Rp240,2 triliun pada 2027 untuk memastikan program pemenuhan gizi nasional dapat menjangkau 72,4 juta…

Kapolda Sulbar Lantik DirPamobvit, Sampaikan 5 Pesan Inti Estafet Kepemimpinan Berintegritas

Kapolda Sulbar Lantik DirPamobvit, Sampaikan 5 Pesan Inti Estafet Kepemimpinan Berintegritas

Jumat, 04 Sep 2026 09:28 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 09:28 WIB

POLDA SULBAR- Estafet kepemimpinan di lingkungan Polda Sulawesi Barat kembali bergulir. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1878/VIII/KEP./2026 tanggal…