MAKKAH– Anggota Timwas Haji, Adies Kadir, menilai Kementerian Agama (Kemenag) kurang melakukan antisipasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Hal itu dinyatakannya setelah meninjau langsung kondisi jemaah haji Indonesia di lapangan.
“Kementerian Agama kurang antisipasi terhadap proses haji tahun 2025. Mereka tidak mengambil pelajaran dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” ujar Adies dikutip dari laman resmi DPR.go.id (Parlementaria), Minggu (8/6/2025).
Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar itu, realita di lapangan sangat berbeda dengan pemberitaan yang muncul di media. Ia mengungkap adanya sejumlah persoalan seperti jemaah yang diusir dari tempat istirahat pada malam hari, jemaah yang tertinggal rombongan, hingga keterlambatan distribusi konsumsi.
“Masalahnya memang kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan jadi sangat banyak,” tambah Wakil Ketua DPR RI ini.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Kemenag dengan pihak syarikah dan Pemerintah Arab Saudi, serta ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di lapangan.
Adies juga mengkritik kualitas dan kesiapan petugas haji yang dinilai tidak merata. Di beberapa titik yang mengalami kepadatan atau crowd, ia menyebutkan petugas haji justru tidak berada di lokasi.
“Jemaah dibiarkan begitu saja. Ini harus menjadi evaluasi serius bagi Kemenag,” tegasnya.
Ia bahkan mengusulkan pembentukan Kementerian Haji sebagai institusi khusus untuk menangani penyelenggaraan ibadah haji, menggantikan peran Kemenag yang dinilai terlalu banyak menangani urusan lain. Model ini meniru sistem yang diterapkan di Arab Saudi.
“Mulai dari keberangkatan, makan, pesawat, sampai lempar jumrah dan kembali ke Indonesia, semuanya harus ditangani secara khusus. Sekarang seperti berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Adies juga menyayangkan kondisi jemaah yang harus menempuh perjalanan jauh tanpa pendampingan saat lempar jumrah di Mina. Banyak dari mereka yang akhirnya kelelahan, termasuk lansia yang terpaksa berjalan hingga belasan kilometer.
"Mudah-mudahan pemerintah dan DPR bisa mencarikan solusi terbaik. Supaya jemaah haji Indonesia bisa berhaji dengan nyaman, aman, dan lebih terkoordinasi,” pungkasnya. (*)
Editor : Redaksi
