JOMBANG – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati mengingatkan, penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) tidak boleh mengalami pemotongan dalam bentuk apa pun. Dia minta seluruh pihak, termasuk sekolah, untuk menghormati hak siswa sebagai penerima manfaat.
“Tentunya saya mengharapkan ada timbal balik berupa prestasi belajar, bukan berupa uang. Kalau ada yang memotong PIP, laporkan langsung. PIP itu milik anak-anak kita,” ujar Sadarestuwati saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kantor DPC PDIP Jombang dikutip dari laman PDIP Jawa Timur, Senin (7/7/2025).
Menurutnya, pengawasan distribusi PIP perlu melibatkan semua unsur masyarakat agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Dia menyebut pendidikan sebagai hak dasar anak bangsa yang tidak boleh dikompromikan.
Dalam sesi diskusi, politisi yang dikenal dengan sapaan Mbak Estu tersebut mengungkapkan perjuangan partainya dalam mendorong kebijakan pendidikan gratis 12 tahun. Dia menyebutkan, bahwa kebijakan tersebut hanya dapat diwujudkan jika masyarakat turut memberikan dukungannya untuk mengawal kebijakan tersebut.
“Suara PDI Perjuangan sendiri tidak cukup. Karena itu, saya berharap masyarakat mendukung. Kalau masyarakat mendukung, kami akan terus memperjuangkan sekolah gratis sampai 12 tahun,” jelasnya.
Dia juga mengimbau para orang tua untuk aktif memantau pencairan dana PIP agar tidak terjadi penyimpangan. Dialog seperti ini, menurutnya, penting untuk memperluas pemahaman masyarakat soal hak-hak pendidikan anak.
Salah satu peserta, Siti, menyambut baik pertemuan ini. Ia merasa diberi kesempatan untuk menyuarakan pengalaman sekaligus memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
“Saya senang bisa berdiskusi langsung. Mudah-mudahan program PIP makin lancar dan bermanfaat,” ucapnya.
Sebagai informasi, PIP merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk mencegah anak-anak dari keluarga prasejahtera agar tidak putus sekolah. Dengan prinsip keadilan dan keterbukaan, PIP diharapkan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat secara adil dan merata.
Tak hanya membahas isu PIP, dalam kesempatan itu Sadarestuwati juga mengajak peserta untuk memperkuat pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Empat pilar ini bukan hanya slogan. Ini adalah benteng kita menghadapi berbagai tantangan, termasuk disinformasi yang bisa memecah belah persatuan,” tuturnya. (PDIP)
Editor : Redaksi
