SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sudah menunjukkan tanggung jawabnya saat peristiwa demo yang berujung ricuh di pusat kota, Jumat malam (29/08/2025) lalu.
Hal tersebut disampaikan disela sela pemberangkatan ziarah wali 5 warga Kelurahan Medokan Ayu Rungkut pada Minggu (07/09/2025).
Fathoni mengatakan dirinya mengaku melihat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berada di lapangan ketika situasi di sekitar Balai Kota memanas.
Menurutnya, kehadiran wali kota di tengah suasana yang mencekam itu patut dicatat sebagai bukti empati pemimpin terhadap warganya.
“Saya melihat Pak Wali berdiri di jalan. Beliau ikut mengatur lalu lintas dan membantu warga yang bingung karena tidak bisa pulang akibat jalan tertutup massa. Dalam kondisi chaos begitu, tidak semua orang berani hadir, tapi wali kota memilih bersama warganya,” kata Fathoni.
Fathoni menambahkan, kehadiran wali kota tidak berhenti hanya di malam kejadian.
Keesokan harinya, wali kota langsung turun mengecek kondisi pusat kota yang rusak akibat aksi, sekaligus memimpin pembersihan di sejumlah ruas jalan.
“Pagi-pagi sekali beliau sudah keliling, melihat sendiri kerusakan yang ada, lalu memastikan kota cepat pulih. Itu artinya pemkot tidak hanya hadir sesaat, tapi benar-benar bertanggung jawab sampai tuntas,” tegasnya.
Menurut politisi Golkar itu, kehadiran pemerintah daerah di tengah situasi sulit sangat penting untuk menenangkan masyarakat.
Walikota Surabaya, kata politisi yang akrab disapa Mas Toni ini juga sudah menunaikan tanggung jawab kepemimpinannya dengan cara menggerakkan seluruh stake holder Surabaya untuk bersama sama menjaga ketentraman kota melalui metode pengamanan wilayah oleh masyarakat.
"Hal ini juga senada dengan yang diharapkan Gubernuru Jawa Timur agar Kepala Daerah di Jawa Timur menjaga wilayahnya masing-masing" bebernya.
Fathoni menilai, dalam sebuah peristiwa besar seperti demo yang berujung kerusuhan, kehadiran pemimpin memiliki makna penting. Meski ada keterbatasan kewenangan baik pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah tetap punya peran untuk menjaga warga, mengurai lalu lintas, dan memastikan kota kembali tertata.
“Kalau bicara kewenangan, jelas ada batasnya. Tapi dalam batas itu, pemkot tetap hadir. Kehadiran seperti ini bisa memberi ketenangan dan rasa aman bagi masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, ia mendorong masyarakat untuk menilai situasi secara utuh dan tetap menjaga kepercayaan bersama.
Baginya, momen ini bisa dijadikan titik balik untuk memperkuat hubungan antara warga dengan pemerintah kota.
“Dalam demokrasi, kritik itu sah dan harus dihargai. Namun jangan sampai kritik menutup ruang bagi kita untuk melihat fakta positif yang juga ada. Justru dengan saling percaya, kota ini bisa lebih cepat pulih dan bangkit,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
